Network
KABAR PRIANGAN - Presiden Joko Widodo selaku Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menekankan untuk memrioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal melalui layanan keuangan digital bagi seluruh lapisan masyarakat.
Khususnya kelompok penerima manfaat Usaha Mikro Kecil (UMK), petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah sesuai amanat Perpres No 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
Pada tahun 2020, indeks inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 81,4%, lebih tinggi dari tahun 2019 yang mencapai 76,19%. Hal ini tentunya sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh DNKI dalam pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024.
Baca Juga: Bagaimana Proses Biji Kopi Menjadi Kopi Bubuk Siap Seduh?
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kian gencar mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif pada sektor pertanian guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sektor pertanian di Indonesia sendiri masih menunjukan pertumbuhan yang positif ditengah pandemi Covid-19.
Jika dilihat dari struktur lapangan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 29,76% pekerja bekerja di sektor pertanian. Namun sayangnya, hanya sekitar 8% yang merupakan petani muda (generasi milenial). Padahal jika dilihat dari struktur umur, penduduk Indonesia didominasi oleh generasi milenial (25,87%) dan generasi Z (27,94%).
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pembiayaan petani.
Baca Juga: Tingkatkan Bauran EBT, PLN Bangun PLTS Hybrid di Selayar Sulsel
Peningkatan akses pembiayaan juga dilakukan oleh Bank Mandiri melalui skema CSR pemberdayaan petani dan UKM di Kabupaten Ciamis berupa pembangunan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) yang dikelola oleh Gapoktan yang bekerja sama dengan PT Mitra Desa Pamarican, anak usaha dari PT Mitra Bumdes Nusantara (MBN).
