Network
Etnis Rohingga bahkan tidak diakui sebagai warga negaranya oleh pemerintah Myanmar. Hal ini menyebabkan kaum Rohingya mengalami berbagai penyiksaan, ancaman, pemerkosaan bahkan pembuhunan.
Sejak tahun 1962, kaum Rohingya menjadi subyek penyiksaan khususnya ketika kebijakan "Burmanisasi" dan "Budhanisasi" diberlakukan secara struktural telah mengeluarkan dan memarjinalkan warga Rohingya di Arakan.
Tidak lama setelah Myanmar Merdeka tepatnya pada tahun 1948, pemerintah Myanmar undang-undang kewarganegaraan yang menolak kewarganegaraan etnis Rohingya dan membiarkan mereka tidak memiliki kewarganegaraan.
Baca Juga: Merasa Kesal, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi dan Angkut Paksa Para Imigran Pengungsi Rohingya di Aceh
Lalu sejak tahun 1970-an sejumlah tindak kekerasan pada etnis Rohingya memaksa ratusan ribu masyarakat nya pergi mengungsi ke negara tetangga.
Adapun negara yang mereka tuju diantaranya negara Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia dan Indonesia.
Pada tahun 2017 pasukan keamanan Myanmar memulai kampanye kekerasan sistematis terhadap penduduk Rohingya di Negara Bagian Rakhine bagian utara.
Baca Juga: Ditolak di Penampungan Lhokseumawe, Puluhan Imigran Pengungsi Rohingya Kembali Dibawa Pulang ke Aceh
Hal ini menyebabkan hampir 300.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh karena muncul laporan mencekam terkait terbunuhnya ratusan orang, termasuk anak-anak.
Dan pada minggu-minggu berikutnya hampir 1,1 juta jiwa kaum etnis Rohingya pergi mengungsi menyelamatkan diri. Maka atas dasar keselamatan diri dan mencari tempat perlindungan yang lebih baik, ratusan hingga ribuan warga Rohingya memilih pergi mencari tempat perlindungan yang lebih aman.***
