KABAR PRIANGAN-Bidang Kepemerintahan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Ciamis menginginkan pembahasan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dilaksanakan pada tanggal 24-26 Februari, harus dipersiapkan dengan matang.
"Pembahasan terkait rancangan RKPD yang akan dilaksanakan pada tanggal 24-26 Februari tentunya harus dipersiapkan dengan matang, melihat dari sisi waktu untuk pelaksanaan pembahasan rancangan RKPD ini terlalu terburu-buru," ujar Ahmad Taufiq, selaku Ketua Bidang Kepemerintahan PC PMII Ciamis, Selasa, 23 Pebruari 2021.
Menurutnya, dengan melihat waktu yang singkat tersebut tidak akan selesai untuk pembahasan masalah pendidikan, kesehatan dan masalah sosial.
Baca Juga: Polisi Dalami Keterangan Saksi Bansos Gate, LBH Ansor : Kita minta Gubernur Jawa Barat Bersikap!
"Beberapa pembahasan rancangan RKPD ini yakni pembahasan yang bersifat umum tentang pendidikan, kesehatan dan sosial, itu sangat penting. Artinya, dengan melihat pembahasan tersebut terkesan sangat dipaksakan bila dilihat dari sisi waktu,” ujar Taufik.
Ia menduga bahwa peserta secara keseluruhan belum mendapatkan draf pembahasan yang akan dibahas.
“Seharusnya itu sudah menjadi kewajiban pemerintah memberikan bahan-bahan yang akan dibahas agar rancangan RKPD ini dapat diserap dan dimengerti oleh semua peserta dan juga masyarakat lainnya," imbuhnya.
Disisi lain, Taufiq meyakini bahwa draf pembahasan atau bahan-bahan yang menunjang lancarnya pembahasan belum diterima utuh oleh semua peserta.
Baca Juga: Tragis! Pesta Miras Oplosan di Tasik, Dua Tewas dan Tiga Kritis
"Nah, bagaimana mungkin di pembahasan bisa mempersiapkan diskusi yang setara, kalau informasi substansi draft atau bahan-bahan apa yang akan didiskusikan tidak dibagikan dan tidak dibaca terlebih dahulu oleh semua peserta,” katanya.
Banyaknya isu yang harus dibahas padahal waktu sangat tidak memadai, maka yang akan terjadi adalah hanya "sosialisasi" dan hanya sekadar menampung pertanyaan, usulan dari peserta.
“Apa yang diusulkan dan yang ditanya kayaknya juga akan ada yg keluar dari konteksnya," lanjutnya.
"Untuk meminimalisasi hal tersebut, maka dalam mekanisme pembahasan itu semestinya Pemkab Ciamis mengembangkan model-model pembahasan yang bisa menggali apa yang ada di benak warga atau publik. Bukan apa yang ada di benak birokrasi yang sangat teknokratis dan terpaku ke nomenklatur," kata Taufik. (Naz)***