KABAR PRIANGAN - Menyusul 14 pejabat unit layanan pengadaan (ULP) di Kabupaten Garut yang mengundurkan diri dengan alasan kerap dipanggil pihak kepolisian, Bupati Garut Rudy Gunawan terus mencari solusi agar pembangunan di Garut tidak mandek.
Menurut Bupati, pihaknya telah memasukan 12 orang tenaga ahli yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa tingkat dasar untuk menjadi staf ULP. Hal ini dilakukan agar proses pembangunan terus berjalan.
Bupati menjelaskan, memasukan tenaga ahli itu menurut Kepres bisa bertindak sebagai pokja, dan itu tertuang dalam PP No 16 dan PP No 12 tahun 202, dimana penyedia barang dan jasa yang mempunyai sertifikasi dasar bilamana dalam keadaan darurat itu bisa bekerja sebagaimana pokja.
Baca Juga: Setelah PPK, Kini Para Pejabat ULP di Garut Mundur karena Kerap Dipanggil Polisi
"Nanti pada hari Senin lusa 12 orang tersebut kita kukuhkan. Mereka akan menggantikan orang-orang ULP yang mengajukan permohonan mengundurkan diri," kata Rudy Gunawan, Jumat, 9 April 2021.
Bupati menuturkan, pihaknya akan mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk memasukan ke 12 orang yang mempunyai sertifikasi dasar masuk menjadi staf di ULP. "Jadi di ULP itu nantinya ada pengawai baru mengantikan mereka yang mengundurkan diri," ujarnya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kembali Bisa Bekerja
Lebih lanjut Bupati menjelaskan, pejabat pembuat komitmen (PPK) yang sebelumnya mengundurkan diri, kini mereka telah menyatakan siap untuk kembali bekerja. Hal tersebut, setelah bupati melakukan dialog dengan mereka. "Alhamdulillah mereka mau kembali bekerja demi kemajuan Kabupaten Garut," tutur Rudy.
Baca Juga: KAMMI Garut Desak Aparat Tuntaskan Kasus Tarian Erotis di Garut Selatan
Ia menyatakan, saat ini pihaknya akan terus melakukan konsolidasi bersama kepolisian dan kejaksaan supaya tidak ada kevakuman dalam proses pelaksanaan pembangunan di Garut.
"Insya Allah saya memberikan jaminan bersama Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Pak Kejari Garut membantu suksesnya pembangunan di Kabupaten Garut, tadi juga saya sudah laporkan langsung ke Pak Gubernur bahwa kita kompak untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Garut," ujar Rudy.
Bupati juga mengajak kepada semua komponen untuk melakukan introspeksi. Termasuk kedalam di lingkungan birokrasi Pemerintah Kabupaten Garut.
Baca Juga: Jelang Porda Jabar, Atlet Sumedang Terancam ‘Dibajak’ Daerah Lain Gegara Ini
Khusus dalam pengadaan barang dan jasa, pihaknya meminta harus sesuai bestek. "Pengaduan masyarakat (dumas) juga kita harus hormati. Bahkan Pemkab Garut melalui Bupati telah mendatangani Peraturan Bupati tentang tata cara pengaduan masyarakat dalam rangka pelayanan publik di Kabupaten Garut," ujarnya.
"Ada Peraturan Bupati, nya, dalam minggu ini, jadi dumas terkait pelayanan publik ini dihormati, kami menghormati dumas dan dalam pemeriksaan dumas itu kita
libatkan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)," ujar Rudy menambahkan.
Terkait gonjang-ganjing PPK dan ULP, Rudy Gunawan menyatakan jika pihaknya telah menyelesaikan masalah ini dengan semua pihak.
Bahkan dirinya, kini bisa menyakinkan kepada masyarakat bahwa pembangunan di Kabupaten Garut akan terus berjalan, dan pihaknya akan terus bekerja tanpa harus terganggu.***