KABAR PRIANGAN - Kasus pengibaran bendera putih dengan emoticon menangis oleh para pengusaha hotel dan restoran yang tergabung dalam Perhimpunan Pengusaha Hotel dan
Restoran (PHRI) Garut, mendapat tanggapan berbagai kalangan.
Hal itu dianggap sebuah hal yang wajar dilakukan di tengah kondisi serba sulit seperti sekarang ini apalagi tidak ada tanggapan dari pemerintah.
Seperti diungkapkan pemerihati sosial yang juga pendiri Pusat Informasi dan Studi Pembangunan (PISP), Hasanuddin, yang menyebutkan apapun kondisinya, hal ini mesti dijawab oleh Ketua Satgas dalam hal ini Bupati Garut.
Hal ini dinilainya penting untuk memberikan kepastian terhadap
masalah yang diajukan PHRI.
Baca Juga: Yadi Akhirnya Bisa Bekurban Tahun Ini, Setelah Kapolsek Garut Kota Beri Seekor Domba
"Jangan dibiarkan, karena apapun jawaban dari pihak Pemda Garut adalah bentuk sikap responsif terhadap masalah yang berkembang. Jawaban adalah komunikasi dalam situasi kedaruratan. Tidak boleh dibiarkan, atau diabaikan," komentar Hasanuddin.
Menurutnya, apapun itu jawaban dari pemerintah daerah, akan lebih baik jika disampaikan langsung ke pihak PHRI.
Bupati selaku kepala daerah yang juga Ketua Satgas Covid-19 Garut sebaiknya segera mengajak pihak PHRI untuk duduk bareng.
"Kata kuncinya untuk menyelesaikan masalah ini adalah dialog. Hal inilah yang selama ini diabaikan sehingga pada akhirnya muncul reaksi yang merupakan akumulasi dari kekecewaan para pengusaha hotel dan restoran di Garut dengan cara memasang bendera putih," ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Garut Siapkan Bansos Bagi Warga Terdampak PPKM Darurat, Ini Besarannya
Hasanuddin menyebutkan, ketika berbagai permasalahan yang timbul disikapi secara bersama dengn melakukan dialog, pasti akan ada solusinya.
Apalagi yang disampaikan PHRI itu bukanlah semata soal dampak dari PPKM Darurat pada dunia usaha sektor wisata karena pastilah PHRI pun mengetahui dan memahami bahwa semua terdampak.
Yang utama, tutur Hasanuddin, adalah adanya komunikasi antar pemerintah daerah dan dunia usaha terkait darurat kesehatan ini.
Dia berharap, Bupati selaku Ketua Satgas untuk membuka pembicaraan dengan PHRI dan sektor usaha lainnya dengan cepat sebelum reaksi kekecewaan lainnya bermunculan.
Baca Juga: Kasus Penyakit Cacing Hati Hewan Kurban Ditemukan di Kota Banjar, DKPPP: Jangan Dikonsumsi
"Dan tentu saja PHRI bukanlah pihak yang menghendaki Bansos atau mau jadi penerima Bansos. Namun perlu dipertimbangkan insentif bagi dunia usaha, misalnya insentif pajak atau retribusi yang tentunya tidak boleh disamaratakan dengan saat kondisi normal," ucap Hasanuddin.
Untuk pihak PHRI, Hasanuddin berharap bisa ikut membantu mensukseskan agenda strategis nasional darurat kebencanaan ini, khususnya PPKM Darurat.
Sebab, ketaatan PHRI terhadap kebijakan strategis nasional dan pemerintah daerah akan membantu citra sektor wisata Garut bahwa wisata Garut juga peduli kesehatan.
"Oleh sebab itu, bukan bendera putih semestinya yang dikibarkan PHRI melainkan bendera merah putih sebagai simbol kebersamaan dalam mengatasi darurat kesehatan," katanya.***