KABAR PRIANGAN - Bertempat di Pendopo Setda Kabupaten Sumedang, dilaksanakan Penandatanagan Deklarasi Gerakan Bersama Lawan Kemiskinan oleh Bupati Sumedang, Wakil Bupati Sumedang, Forkopimda dan para kepala perangkat daerah serta camat se-Kabupaten Sumedang, Selasa 15 Pebruari 2022 lalu.
Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah mengatakan, pada Tahun 2022 Kabupaten Sumedang ditetapkan sebagai Kabupaten Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim oleh pemerintah pusat.
"Tentunya penanggulangan kemiskinan yang kita lakukan di Tahun 2022 harus extra ordinary, harus dilakukan dengan cara-cara di luar standar agar hasilnya optimal," ujarnya.
Baca Juga: CATAT! Jadwal Laga Tunda Persib Bandung vs PSM Makassar dan Sisa Laga Seri Keempat BRI Liga 1
Wabup meminta kepada seluruh stakeholders untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang ada agar masyarakat dapat secepatnya merasakan manfaat program tersebut.
"Untuk pemerintah kecamatan saya minta agar segera melaksanakan Deklarasi Gerakan Bersama Lawan Kemiskinan di tingkat kecamatan untuk membangun gerak langkah yang sama dengan para stakeholders," tuturnya.
Menurut Wabup, Angka Kemiskinan Tahun 2022 sangat ditentukan oleh pelaksanaan Susenas l (Survey Sosial Ekonomi Nasional) 2022 yang akan dilakukan oleh BPS pada Maret 2022.
Baca Juga: Ganteng Ganteng Srigala akan Syuting di Kawasan Situs Astana Gede Kawali Ciamis
Oleh sebab itu, ia menginstruksikan untuk mengawal pelaksanaan Susenas 2022 agar responden bisa menjawab kusioner dengan baik sehingga hasilnya optimal.
"Tidak boleh ada masyarakat yang menjawab asal-asalan atau berharap dapat bantuan pemerintah dengan menjawab tidak sesuai kenyataan agar masuk kategori miskin, " tuturnya.
Sementara itu, Bupati Dony Ahmad Munir menyampaikan, Kabupaten Sumedang masih berada di atas angka kemiskinan Jawa Barat dan Nasional yang mana mengalami peningkatan dari 10,26 persen di Tahun 2020 menjadi 10,71 persen di Tahun 2021.
Baca Juga: Tahun 2023 Tenaga Honorer Akan Dihapus? Bupati Garut: Satpol PP Bisa Lumpuh
"Jika dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Nasional yakni 9,71 persen dan Provinsi Jabar 8,4 persen, angka kemiskinan Kabupaten Sumedang masih tinggi," ucapnya.
Untuk itu, Bupati berharap para kepala perangkat daerah dan camat dapat mengkoordinir berbagai strategi kebijakan dalam pengentasan kemiskinan, termasuk dengan kolaborasi Pentahelix ABCGM.
"Pelibatan Pentahelix yakni Akademisi, Bisnis, Community, Government dan Media sangat diperlukan dalam pengentasan kemiskinan. Disinilah fungsi pemerintah sebagai kolaborator dalam memberdayakan seluruh modal sosial yang ada," jelasnya.
Bupati menyebutkan, setidaknya ada 7 langkah dalam pengentaskan kemiskinan agar tepat sasaran dan tepat manfaat.
"Pertama adalah memanfaatkan Rumah Besar penanganan kemiskinan sebagai wadah untuk mensejahterakan masyarkat. Kedua dengan investasi akan meningkatkan pendapatan dan ekonomi. Ketiga menggerakkan sektor wisata, Keempat membuat program kegiatan penanggulangan kemiskinan di tiap SKPD dan Kecamatan. Kelima merealisasikan anggara. Keenam menggerakkan Bumdes. Terakhir memaksimalkan Dana Desa APBDes," katanya.***