KABAR PRIANGAN - Sejumlah elemen masyarakat Garut berharap ajang pemilihan Ketua KONI Garut tidak menjadikan KONI sebagai sarana berpolitik, dengan mengabaikan kepentingan penyelenggaraan keolahragaan.
Ajang Musorda KONI Garut juga diharapkan tidak sampai mengganggu kondusifitas Garut.
"Saat ini sudah muncul calon ketua KONI Garut, yaitu Syakur Amin dan Radjab Priyaldi,” kata Koordinator SIAGA 8, Windan Djatnika.
Kepada keduanya, kata Windan, pihaknya berharap dapat menggunakan Musorkab KONI sebagai sarana menyampaikan visi, misi, strategi, program dan komitmen menata penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Garut.
Menurutnya, sangat disayangkan apabila Musorkab hanya menjadi sarana pergantian kepengurusan semata, apalagi menjadi ajang persaingan yang dapat mengganggu kondusifitas Garut.
“Ajang Musorda ini harus bisa menyelesaikan tata kelola penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Garut, baik penataan sistem sarana prasarana olahraga dan pengelolaannya, sistem pembinaan dan pengembangan secara terpadu, terencana dan berkelanjutan,” katanya.
Baca Juga: FAJI Kota Tasikmalaya Segera Gelar Muscab, Siapa yang Berminat Jadi Ketua?
Windan menyampaikan, selaku bagian dari elemen masyarakat Garut, pihaknya berharap calon pengurus dapat mempertimbangan masukan bagi tata kelola ini.
Dengan demikian hal ini bisa menjadi rekomendasi Musorkab KONI Kabupaten Garut yang akan menjadi rujukan dan pedoman kepengurusan KONI ke depan.
Menurutnya, sedikitnya ada lima hal yang dapat menjadi rujukan dan pedoman kepengurusan KONI terpilih.
Kelima hal tersebut, pertama, memperjuangkan peraturan daerah (Perda) Penyelenggaraan Keolahragaan Kabupaten Garut yang hingga kini belum ada.
Kedua, memperjuangkan hak pengelolaan sarana prasarana olahraga di Kabupaten Garut dikelola oleh cabang olah raga (cabor) yang ada.
“Misalnya Lapang Jayaraga dikelola oleh PSSI atau setidaknya oleh Persigar. Sementara SOR Ciateul bisa dikelola oleh KONI atau badan usaha daerah," katanya.
Baca Juga: 'Hujan tak Merata', Ma Imoh dan Mimin Hanya 'Kumetap Melihat Warga Mampu Gembira Cairkan Bansos
Ketiga, tambahnya, mendorong hubungan kerjasama antara perusahan swasta di daerah bekerjasama dalam pembinaan cabor, seperti halnya dahulu pembinaan Cabor Sepeda yang dilakukan "Dodol Picnic".
Keempat, membuat regulasi kompetisi cabor yang wajib dilaksanakan tiap tahun atau periode tertentu untuk kepentingan mempersiapkan atlet Porkab, Porda, dan PON.
Yang terakhir, tutur Windan, kepengurusan KONI tidak menjadikan KONI sebagai sarana berpolitik, dengan mengabaikan kepentingan penyelenggaraan keolahragaan.
Baca Juga: Vaksin-vaksin Berhadiah, Tukang Es Cendol dan Penjual Ikan di Tasikmalaya Pulang Bawa Motor
"Tadi siang kami sudah menemui kedua calon. Kami menyampaikan apa yang menjadi harapan kami termauk agar Musorkab merekomendasikan menyegeragakan Perda Penyelenggaraan Keolahragaan di Garut," ucap Windan.***