KABAR PRIANGAN - Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan salah satu modal utama untuk mewujudkan berbagai program pembangunan di Kabupaten Sumedang.
Agar pembangunan di Kabupaten Sumedang bisa berjalan optimal, maka leading sektor pendapatan, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), harus bisa lebih lincah dalam menggali setiap potensi PAD yang ada di Kabupaten Sumedang.
Demikian disampaikan Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, saat memberikan arahan pada kegiatan Penyampaian Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2 tahun pajak 2022, di Pendopo Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Senin, 21 Maret 2022.
Baca Juga: Ketua DPD RI Mengaku Kaget Masih Ada Warga Sumedang Laporan Soal Ganti Rugi Tol Cisumdawu
"Pokoknya Bapenda harus lebih 'rancingeus' untuk menggali potensi pendapatan. Carilah potensi pendapatan sebanyak-banyaknya untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Sumedang," kata Dony Ahmad Munir.
Sebab, apabila PAD Kabupaten Sumedang terus meningkat, maka capaian program pembangunan di Kabupaten Sumedang juga, pasti akan berjalan lebih optimal.
Bupati Dony menyebutkan, saat ini Jalan Tol Cisumdawu telah mulai beroperasi. Pengoperasian Jalan Tol Cisumdawu ini, tentunya akan menjadi potensi yang sangat besar bagi pendapatan daerah.
Baca Juga: Dusun Bakom di Cisitu Jadi Sentra Panganan Opak Sumedang
Begitu juga potensi pendapatan lainnya, seperti dari pajak reklame, ataupun rumah makan, yang akan berdiri di sepanjang Jalan Tol Cisumdawu, semua ini bisa digali untuk menambah sumber pendapatan daerah.
"Jadi intinya, Bapenda harus 'rancingeus' mencari uang. Gali terus setiap potensi pajak yang dapat menambah pendapatan. Karena mencari PAD ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kebutuhan pembangunan di Kabupaten Sumedang," tutur Dony.
Berkaitan dengan pendapatan dari sektor PBB P2, Bupati Dony mengatakan, meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19, namun realisasi pendapatan dari sektor PBB P2 di Kabupaten Sumedang, masih cukup bagus.
Baca Juga: Setelah Jadi Kampung KB, Rasa Bahagia Warga di Desa Banjarsari, Sumedang Meningkat
Guna lebih mengoptimalkan realisasi PBB P2 di Kabupaten Sumedang, Bupati Dony mengimbau kepada seluruh camat dan juga para kepala desa, supaya ikut berperan aktif dalam mengakselerasi penerimaan pendapatan dari sektor PBB P2 di wilayahnya masing-masing.
Dengan harapan, seluruh wajib pajak (WP) dapat membayar tepat waktu, sehingga realisasi pendapatan dari sektor PBB P2 di Sumedang bisa tercapai lebih cepat.
Dalam arahannya, Bupati Dony, mengatakan bahwa kegiatan penyampaian SPPT ini, merupakan salah satu upaya untuk menyamakan persepsi dalam hal pengelolaan PBB P2 di Kab. Sumedang agar pendapatan daerah di tahun 2022 bisa lebih meningkat optimal.
Baca Juga: Kencur Jingkang Sumedang Pernah Kuasai Pasar Nusantara, Begini Kisahnya
"Kegiatan ini memiliki arti penting dalam rangka mensukseskan pembangunan di wilayah Sumedang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022. Karena bagaimanapun juga, suksesnya pembangunan ini sangat tergantung pada capaian target pendapatan, salah satunya dari sektor PBB," katanya.
Dony menyebutkan, saat ini Bapenda Sumedang telah menyediakan berbagai layanan untuk pembayaran PBB P2. Salah satunya, pembayaran melalui QRIS sebuah aplikasi pembayaran PBB P2 yang dapat diakses melalui Sistem Aplikasi Pajak Daerah Online (Siapdol).
Berbagai aplikasi layanan yang telah disediakan Bapenda Sumedang ini, sambung Dony diharapkan bisa mengakselerasi capaian PAD di Kabupaten Sumedang.
Baca Juga: Warga Sindanggalih Sumedang Tolak Rencana Penyodetan Sungai yang Ditawarkan Perusahaan Tekstil
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Sumedang, Rohana S.Sos, M.Si, menyebutkan bahwa penyampaian SPPT PBB P2 ini, merupakan salah satu upaya untuk mempercepat dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan PBB P2 di Kabupaten Sumedang.
Rohana menjelaskan, sesuai Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2022, jumlah SPPT PBB P2 yang akan disebarluaskan kepada WP ini seluruhnya sebanyak 832.638 lembar.
"SPPT PBB yang kami cetak tahun ini, mengalami penambahan sebanyak 3.150 lembar dari tahun sebelumnya, yang hanya 829.488 lembar," kata Rohana.
Baca Juga: Bupati Sumedang: Jika Peternak Sapi Amanah, Modal akan Bertambah Rp500 Juta
Dengan adanya penambahan jumlah SPPT ini, menurut Rohana, maka secara otomatis jumlah potensi tagihan PBB P2 untuk tahun 2022 inipun bertambah menjadi sebesar Rp 286.012.693,-.
"SPPT PBB P2 ini, sebagai dasar bagi pemerintah untuk melakukan penagihan terhadap objek pajak sesuai nilai dasar yang telah tertuang dalam SPPT tersebut," katanya.
Adapun mengenai target PBB P2 untuk tahun pajak 2022, sambung Rohana, sesuai DHKP total tagihan PBB P2 tahun 2022 ini, seluruhnya sebesar Rp 70.599.215.434,-.
Baca Juga: Target Retribusi Parkir Berlangganan Sulit Tercapai, Dishub Sumedang Siapkan Skema Baru
Jumlah potensi tagihan ini, tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp 286.012.693,-, dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 70.313.002.741,-.
"Target penagihan PBB P2 ini, ditargetkan harus terealisasi maksimal tanggal 30 September 2022. Jadi, apabila SPPT ini sudah disebarkan, kami harap semua kolektor bisa langsung bergerak cepat untuk melakukan penagihan ke WP," ujarnya.
Diakhir sambutannya, Rohana juga menyampaikan, bahwa dalam kegiatan penyampaian SPPT, pihaknya juga telah memberikan penghargaan bagi sejumlah desa dan kecamatan yang pada tahun 2021 lalu berhasil meraih realisasi PBB P2 terbaik.
Baca Juga: Kalangan Pengusaha di Sumedang Masih Awam Terkait Perubahan IMB ke PBG
"Dalam kesempatan ini, kami juga telah menyelenggarakan launching e-Layanan PBB P2, serta launching QRIS untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran PBB P2," ujarnya.***