KABAR PRIANGAN - Lembaga Pengembangan Aparatur Pemerintah (Lempana) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Siskeudes (sistem keuangan desa) Kabupaten Garut tahun 2022. Bimtek dilaksanakan selama empat hari di Hotel Horison, Bandung.
Untuk tahap pertama sebanyak 250 perangkat desa dari 100 desa yang ada di kabupaten Garut mengikuti kegiatan bimtek tersebut, dan peserta dilepas Bupati Garut Rudy Gunawan di halaman Gedung Pendopo, Selasa 24 Mei 2022.
Kegiatan ini tanpa paksaan, artinya bagi kepala desa yang tidak mengikuti Bimtek tersebut tidak mendapatkan sanksi apapun.
Sementara bagi kepala desa yang mengikuti Bimtek Siskeudes, ditekankan untuk memiliki pemahaman tentang pengelolaan sistem keuangan desa.
Dan dengan bekal Bimtek ini diharapkan kepala desa dan jajarannya bisa memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Sementara targetnya adalah setiap individu, baik kepala, sekretaris desa maupun aparaturnya bisa menjadi pemimpin yang handal, diantaranya memahami tata cara penggunaan anggaran sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan, berapapun dana yang dikelola desa, itu adalah uang negara berindikasi terhadap hukum.
“Barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan uang negara yang menyebabkan kerugian negara, apabila dua unsur tersebut terpenuhi, maka sanksinya adalah pidana,” ujar Rudy Gunawan.
Ia menegaska, Bupati adalah penanggung jawab tertinggi keuangan daerah, sedangkan kepala desa adalah penanggung jawab tertinggi keuangan desa.
Ia menuturkan, tanggal 30 Desember melimpahkan kewenangan itu pada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Pejabat pengelola keuangan daerah di jabat oleh kepala BPKAD melimpahkan pada pengguna anggaran per kepala dinas dan menunjuk bendahara.
Baca Juga: Korban Arisan Bodong di Garut Ramai-ramai Laporkan Pelaku ke Polisi
“Kita semua harus paham tentang itu. Kepala desa tidak bisa mengeluarkan cek, sayapun tidak bisa mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) karena sudah dilimpahkan,” ujarnya.
Untuk memahami terhadap pengelolaan keuangan desa, Rudy menyarankan harus diadakan pendidikan dan latihan.
Pihaknya meminta pada kepala desa dan dorongan dari BPMPD dan Apdesi supaya jangan ragu-ragu mengeluarkan anggaran bagi peningkatan kualitas aparatur desa.
Baca Juga: Pemkab Garut Dorong Hadirnya Kereta Api Logistik
“Keluarkan uang dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Bupati berharap, sistem keuangan desa yang sekarang sudah berbasis elektronik dan dijadikan sebagai model.
“Saya ingin semua perangkat desa di Kabupaten Garut professional, apalagi ada sistem pengelolaan keuangan desa. Saya ucapkan terima kasih pada Apdesi Jawa Barat, Apdesi Garut dan para kepala desa yang telah menganggarkan peningkatan kualitas SDM untuk pengelolaan keuangan di desa,” ucapnya.
Baca Juga: Di Garut, Wagub Jabar Ajak Masyarakat Berdoa untuk Keselamatan Eril
Bupati pun sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, sehingga dirinya yang langsung memimpin pelepasan kepala desa.
Berdasarkan rilis, sesampainya di Bandung, mereka disambut Wakil Bupati Garut Helmi Budiman dan Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum. Kehadiran pejabat-pejabat penting itu memberi kekuatan positif bagi peserta untuk belajar secara serius.
Wagub mengapresiasi kegiatan tersebut. Dia pun mengaku bangga dengan kepemimpinan Ketua Umum Adesi Provinsi Jawa Barat, Dede Kusdinar yang menjadi penggagas Bimtek Siskeudes.
“Saya sangat mendukung karena seseorang bisa berubah pola pikir, paradigma dan kemampuannya kalau ada pendidikan dalam pribadinya. Oleh karena itu saya mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini, karena dengan pendidikan ini bisa meringankan beban kami selaku pemerintah dalam rangka memanfaatkan SDM, yaitu pendidikan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa,” ujarnya.***