KABAR PRIANGAN - Bupati Garut Rudy Gunawan mengungkapkan di Kabupaten Garut terdapat sekitar 1.9 juta jiwa masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Namun dari jumlah itu tidak semua mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak mendapatkan bantuan tersebut harus diperhatikan.
Hal itu disampaikan Bupati ketika memberikan sambutan dalam acara Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petugas Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2022, yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut, di Ballroom Hotel Harmoni, Cipanas, Selasa, 31 Mei 2022.
Baca Juga: Lulus ke Tiga Perguruan Tinggi Favorit Tapi Tak Punya Biaya, Pelajar Garut Dipanggil ke Kemenag RI
Bupati menyebutkan, yang mendapatkan bantuan berbagai macam bantuan dari mulai PKH, BPNT, BPJS, dan segala macam itu hampir 1.2 juta jiwa.
Sedangkan yang tidak mendapatkan bantuan meskipun masuk dalam DTKS ini sekitar 700 ribu an.
"Nah ini yang harus diperhatikan, terutama warga yang benar-benar tidak mampu terlewat, ayo jangan ada yang terlewatkan," ucapnya.
Baca Juga: Fokus Tangani Stunting Bupati Garut Instruksikan ASN Tidak Melakukan Dinas ke Luar Kota
Dalam kesempatan itu, Bupati mengungkapkan, dirinya memiliki agenda yang padat. Namun ia tetap mengupayakan hadir dalam acara Dinsos ini, karena menurutnya, acara peningkatan kapasitas petugas verifikasi dan validasi ini berhubungan dengan nasib rakyat.
"Terus terang saja hari ini saya sangat padat agendanya. Tapi kegiatan ini adalah super prioritas. Karena siapapun yang menjabat sebagai Bupati yang dipilih oleh rakyat, tentu perhatian terhadap nasib rakyat ini menjadi super prioritas,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Garut, Aji Sukarmaji, menambahkan, acara ini dihadiri sekitar 100 orang dari perwakilan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan fasilitator yang ada di Kabupaten Garut.
Baca Juga: Ketua PP Muhammadiyah Resmikan Gedung Dakwah di Garut, Ini Harapannya
Ia mengatakan para peserta dalam kegiatan ini mendapatkan materi dari perwakilan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, serta dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Garut.
“Ini nara sumbernya dari Pusdatin atau pusat data dan informasi Kemensos, dan dari Disdukcapil kaitan bagaimana kita memveverifikasi validasi data DTKS, supaya benar-benar di lapangan ini data DTKS itu sesuai dengan yang validitas atau betul-betul apa yang didata nanti,” kata Aji.
Ia menuturkan, banyak sekali manfaat dari adanya DTKS ini, salah satunya menjadi dasar penerimaan bantuan yang didapatkan oleh masyarakat, mulai dari bantuan pembiayaan BPJS Kesehatan, BPNT, PKH, kepemilikan KIP, dan masih banyak lagi yang lainnya.
“Sehingga diharapkan DTKS di lapangan betul-betul data yang valid. Jadi betul-betul yang membutuhkan sesuai dengan syarat, kalau sekarang memang masih ada yang harusnya membutuhkan tapi tidak masuk data DTKS, mudah-mudahan ini bisa dilakukan oleh semua pilar sosial di masyarakat,” ujar Aji.***