Network
KABAR PRIANGAN - Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman menyebutkan selama ini Kabupaten Garut menjadi salah satu daerah yang kurang aktif dalam melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Tak heran kalau presentase perbaikan DTKS Kabupaten Garut selama ini terbilang rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Indonesia.
“Hingga Januari 2020, persentase perbaikan DTKS di Kabupaten Garut hanya 2,22 persen dengan usulan baru 2,98 persen. Kabupaten Garut termasuk kategori perbaikan rendah dengan prediksi akurasi data yang juga rendah," ujar Helmi dalam rapat koordinasi virtual penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Garut dalam rangka “Penyelarasan Program Serta Pembinaan Sumberdaya Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Garut Tahun 2021 Serta Sinergitas Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022, Jum’at 23 Juli 2021.
Baca Juga: Emak-emak Petugas Kebersihan, Buruh Cuci, dan Pemulung Terharu Dapat Bantuan dari Polres Garut
Rakor tersebut dilaksanakan secara virtual di gedung Command center di kompleks Pendopo Garut di Jalan Kabupaten, Garut Kota.
Rakor dikuti 25 orang perwakilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), 42 supervisor, serta 442 fasilitator desa Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat (Lapad Ruhama).
Menurut Helmi, dengan rendahnya tingkat keaktifan ini, Kabupaten Garut menduduki peringkat 349 di antara seluruh kabupaten/kota di Indonesia dalam rangking verivali dan validasi DTKS.
Ia pun meminta pengelolaan data harus menjadi fokus perhatian semua, khususnya di Dinas Sosial yang mengelola dan meng-update data kemiskinan.
Baca Juga: Gelombang Protes PPKM Darurat Berlanjut, Kini Giliran Buruh di Kota Banjar Datangi Kantor Wali Kota
