KABAR PRIANGAN - Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Tasikmalaya melakukan kerja sama dengan mengikutsertakan jajaran pengurus DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Tasikmalaya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penyerahan tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Tasikmalaya Seto Tjahyono kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya Muslim,
pada acara halal bi halal dan peresmian Kantor DPC PDIP Kota Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun, Kecamatan Bungursari, Jumat 10 Juni 2022.
"Alhamdulillah, Pak Muslim sebagai ketua DPC PDIP Kota Tasikmalaya sangat konsen dan perhatian kepada anggotanya. Hal itu berawal ketika beberapa waktu yang lalu ada anggotanya yang meninggal dan mereka hanya memberikan bantuan sealakadarnya," ujar Seto Tjahyono.
Padahal, lanjut Seto, pemerintah sudah menyediakan anggaran santunan kematian sebesar Rp 42 juta jika ada tenaga kerja yang meninggal dunia. Syaratnya harus terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Nah dengan keprihatinan tersebut ketua PDIP Kota Tasikmalaya mendaftarkan 36 anggotanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya akan terus dilanjutkan dengan mendaftarkan sebanyak 3500 anggota PDIP se-Kota Tasikmalaya," katanya.
Adapun mereka yang sudah didaftarkan, lanjut Seto, akan mendapatkan dana jaminan kecelakaan kerja dan jaminan meninggal dunia atau dua program. Jika lembaga yang ada badan hukumnya seperti parpol, iurannya Rp 12.700 per bulan.
"Pertanyaannya kerja apa sih kalau parpol, ya salah satunya ketika mereka melakukan rapat kerja atau konsolidasi dengan pusat, DPP atau termasuk dengan anggotanya," ujar Seto.
Seto menyebutkan, di Kota Tasikmalaya sejauh ini kerja sama dengan parpol baru dengan PDIP. "Sebenarnya kami sudah berkordinasi dengan partai-partainya namun baru PDIP yang mendaftarkan," ucapnya.
Baca Juga: Kondisi Pasar Hewan di Banjar Memprihatinkan. Penjual Hewan Perorangan Malah Laris Manis
Bahkan, lanjut dia, sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Pemerintah mendorong 19 kementerian termasuk pemerintah daerah seperti bupati dan wali kota untuk mendaftarkan seluruh pekerja non ASN-nya.
Termasuk anggota DPRD mulai dari ketuanya hingga jajaran DPRD yang lain ke BPJS Ketenagakerjaan. "Sayangnya di Priangan Timur ini belum ada satu pun kepala daerah termasuk DPRD-nya yang mendaftar, padahal itu sudah saya sampaikan," ucap Seto.
Pihaknya, sambung Seto, saat ini menunggu realisasi khususnya untuk Kota Tasikmalaya agar kepala daerah dan DPRD-nya didaftarkan.
Baca Juga: Jadwal Sholat dan Imsak di Kota Bandung dan Sekitarnya untuk Sabtu 11 Juni 2022
"Karena hal seperti itu sudah didorong baik dari Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kepresiden juga mendorong, Sekretariat Negara juga, tinggal keseriusan dari pemerintah daerahnya," kata Seto.
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Tasikmalaya Muslim mengatakan, kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan berawal ketika pengurus DPC, staf dan para ketua PAC ingin ikut program perlindungan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan, termasuk ketua ranting.
Soalnya di Kota Tasikmalaya ini masih sedikit bahkan dari partai belum ada yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. "Makanya PDIP berinisiatif menjadi peserta dan ingin mengajak semua anggotanya," tutur Seto.
Baca Juga: Terjerat Kasus Narkoba, Ardhito Pramono Minta Minta Maaf. Izinkan Saya Menghibur dan Berkarya Lagi
Mudah-mudahan nanti semuanya bisa dimasukan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi kan banyak manfaatnya mulai dari jaminan kecelakaan, jaminan kematian dan yang lainnya," ujarnya, melanjutkan.
Muslim menilai bantuan program pemerintah seperti itu sangat dibutuhkan oleh pada kader "Partai Banteng". Hal tersebut merupakan inisiatif dari DPC PDIP Kota Tasikmalaya yang diharapkan iurannya bisa dibayar dari kas DPC.
"Sedangkan untuk kader belum. Kami masih mengutamakan pengurus, mulai ketua ranting dan ketua PAC di wilayah Kota Tasikmalaya kami utamakan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," tuturnya.*