KABAR PRIANGAN - Pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) IX Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ciamis Periode 2022-2027 yang digelar di Setda Kabupaten Ciamis, Jalan Jenderal Sudirman, diwarnai sejumlah orang yang menamakan Santri Moderat Ciamis.
Mereka melakukan aksi di depan pintu masuk Kantor Bupati Ciamis, Jumat 23 September 2022 sore.
Beberapa orang tersebut membentangkan tulisan "Bersihkan oknum di tubuh MUI Kabupaten Ciamis", "Bersihkan lembaga negara yang dijadikan lumbung penyebaran paham intoleransi, radikalisme dan ekstremisme", serta yang lainnya.
Baca Juga: Akibat Pengemudi Mengantuk, Mobil Pikap Warga Brebes Tabrak Pot Bunga Depan Pendopo Bupati Ciamis
Aksi tersebut dilakukan sembari bersolawat, sehingga menimbulkan perhatian peserta Musda MUI Ciamis.
"Kabupaten Ciamis perlu waspada terhadap penyebaran paham-paham intoleransi dan radikalisme, dalam hal ini semua elemen, baik pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum sekalipun," ujar salah seorang peserta aksi, Ikhsan.
"Karena Ciamis merupakan satu diantara lima daerah di Jawa Barat yang berstatus zona merah penyebaran paham intoleransi dan radikalisme," kata Ikhsan menambahkan.
Aksi yang berjalan hingga usai pembukaan tersebut tak hanya membuat perhatian para peserta, namun Bupati Ciamis Herdiat Sunarya didampingi Wabup Yana D Putra, serta Kapolres Ciamis, Kepala Kejari, menghampiri para santri yang berada di pintu masuk.
Menanggapi keinginan para santri untuk menghilangkan intoleransi dan radikalisme, Bupati Herdiat lengsung mengatakan sangat mendukung dan setuju. "Jika perlu ditandatangani saya akan tandatangani," ucapnya.
Terkait Musda MUI Ciamis, saat ditemui sebelumnya, Bupati Herdiat menyebutkan musda tersebut digelar karena sudah habis masa jabatannya, sehingga perlu adanya pemilihan pimpinan serta pengurus periode 2022-2027.
Baca Juga: Hakim Agung Terseret Korupsi, MA Sangat Prihatin Atas Kejadian Tersebut
"Siapa pun nanti yang terpilih jadi Ketua MUI Kabupaten Ciamis tidak jadi masalah, yang penting bisa mengayomi umat, bisa berkolaborasi dengan pemerintah," kata Herdiat.*