KABAR PRIANGAN - Penjabat Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah mengatakan saat ini kondisi RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya sedang sakit. Kondisi tersebut jangan terus berlarut, sehingga harus disehatkan.
Karena itu Cheka mengaku dirinya siap mengantor di RSUD dr Soekardjo untuk perbaikan rumah sakit milik Pemerintah Kota Tasikmalaya tersebut.
"Saya siap ngantor di RSUD dr Soekardjo, siapkan ruangan kecil. Kalau tak ada, lesehan tidak masalah, terpenting bisa mengontrol perbaikan rumah sakit bareng dewan pengawas (Dewas)," kata Cheka saat membuka rapat evaluasi kinerja RSUD dr Soekardjo, Jumat 6 Januari 2023.
Baca Juga: Utang RSUD dr Soekardjo ke Suplier Obat Mencapai Rp15 Miliar, RSUD Terancam Defisit Obat
Cheka mengatakan dirinya sudah mendapatkan laporan kondisi RSUD dr Soekardjo terkait pelayanan dan kondisi yang lainnya. Saat tahap awal ini dirinya meminta Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) berbasis web harus dijalankan secara baik. "Mulai Januari ini, harus mulai rumah sakit dengan berbasis digital," katanya.
Menurut Cheka, penerapan SIMRS merupakan solusi penerapan teknologi Informasi bidang kesehatan yang akan mampu mengelolaan data dan menyajian informasi dengan baik untuk mendukung kegiatan rumah sakit.
"Sistem ini diharapkan dapat mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis layanan kesehatan rumah sakit dalam suatu jaringan koordinasi sejak pelaporan dan proses administrasi dan penyediaan informasi secara cepat, tepat dan akurat," ucapnya.
Baca Juga: Akhirnya, Dinkes Kabupaten Tasikmalaya Cabut Surat Penghentian Jamkesda, Kini Jamkesda Berlaku Lagi
"Intinya transparansi atau keberbukaan dan pelayanan cepat dengan SIMRS, ini akan meningkatkan pelayanan di rumah sakit. Januari ini harus jalan, tidak bisa menunggu lagi," kata Cheka, menegaskan.
Sementara itu Ketua Dewas RSUD dr Soekardjo Undang Sudrajat mengatakan, sebenarnya RSUD selama ini sudah ada kerja sama operasional dengan pihak ketiga untuk SIMRS. Namun sejak awal tidak berjalan dengan baik.
"Banyak masalah untuk penerapan SIMRS, padahal setiap bulan harus membayar rata rata Rp 200 juta. SIMRS ini juga belum berbasis web dan belum rekam medik elektronik," ujarnya.
Padahal, lanjut Undang, salah satu manfaat sistem informasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dari layanan yang dimiliki oleh rumah sakit.
Caranya dengan mempercepat distribusi informasi dan tugas, sehingga penanganan medis dan non-medis di rumah sakit juga dapat dilakukan lebih cepat. "Untuk semua itu, SIMRS ini harus benar," katanya
Dewas juga menyoroti utang RSUD dr Soekardjo yang mencapai Rp 42 miliar. "Kondisi itu harus menjadi perhatian serius. Untuk tahun 2023 telah disusun upaya perbaikan dan program prioritas. Diharapakan bisa diaplikasikan dengan baik," ujar Undang.
Baca Juga: Teater Dongkrak Tasikmalaya dan Posstheatron Garut Siap Gelar Pertunjukan
Direktur RSUD dr Soekardjo Budi Tirmadi mengatakan, kerja sama SIMRS dengan pihak ketiga sudah tidak diperpanjang karena habis kontrak 31 Desember 2022. "Sekarang akan memakai dari Kementerian Kesehatan yang berbasis web dengan mengembangkan e rekam medis," katanya.
"Tim sudah terbentuk, sekarang berusaha berlari untuk menerapkan SIMRS yang baru," kata Budi menambahkan.*