KABAR PRIANGAN - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Erry Purwanto, mengaku mendukung penuh tuntutan dan keberangkatan ribuan perangkat desa di Kabupaten Tasikmalaya ke Jakarta.
Menurutnya, selama ini perangkat desa pun punya harapan besar dan loyalitas serta pengabdian dalam menunjang keberhasilan pembangunan dan pemerintahan desa. Sementara secara status kepegawaian belum diputuskan secara pasti.
"Kami menilai, perangkat desa ini harus memiliki status yang jelas dan pasti untuk melindungi dirinya. Sebab dia juga mengabdi bekerja kepada desa juga kepada pemerintah. Tentu layak mendapatkan penghargaan dan status yang lebih jelas," ujar Erry.
Salah satunya, kata dia, harus diwujudkan dalam bentuk pengakuan, seperti mereka tercatat dalam Nomor Induk Pegawai (NIP) Nasional. "Itu artinya mereka diakui secara nasional," ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 1.562 orang perangkat desa dari 351 pemerintahan desa di Kabupaten Tasikmalaya berangkat ke Jakarta pada Selasa 24 Januari 2023 malam. Mereka mengikuti unjuk rasa di depan Gedung DPR RI dalam upaya menuntut kesejahteraan perangkat desa, sekaligus menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas) Jilid 3, Rabu 25 Januari 2023.
Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tasikmalaya itu berangkat bersama dengan menggunakan puluhan bus serta belasan minibus dari halaman Mesjid Agung Baitulrahman, Kompleks Pemkab Tasikmalaya.
Baca Juga: Pascamelaporkan Sekwan DPRD Garut, Pelapor Dimintai Keterangan Pihak Kepolisian
Sebelum berangkat, mereka berkumpul sambil melantunkan doa di halaman Gedung Bupati Tasikmalaya, tidak jauh dari Mesjid Baitulrahman. Selain Erry yang ikut hadir melepas ribuan perangkat desa ini, juga pihak pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya.
“Ada sebanyak 1.562 orang perwakilan perangkat desa dari 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya yang ikut ke Jakarta. Kami berangkat dengan armada 40 bus dan 11 minibus,” kata Korlap aksi PPDI Kabupaten Tasikmalaya, Diana Budiman, di lokasi keberangkatan.
Disampaikan Diana, sesampainya di Jakarta para perangkat desa menuntut tiga poin kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Pertama meminta kejelasan untuk perangkat desa. Kedua terkait kesejahteraan perangkat desa. Serta poin terakhir, terkait nomor induk aparatur pemerintah desa secara nasional.
Baca Juga: 18 Siswa SDN Puncakbaros Tasikmalaya Terpaksa Belajar di Ruang Sempit Bekas Gudang Sekolah
Sementara saat ditanya terkait wacana keinginan perpanjangan masa jabatan sembilan tahun bagi kepala desa, ditegaskan Diana, hal itu bukan tuntutan PPDI tetapi tuntutan kepala desa.
"Tidak ada korelasi (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dengan kami, dan ini beda. Kalau PPDI, sebab dari awal hasil Rakernas di Palembang, bahwa kami akan mengadakan Silatnas Jilid 3 di Jakarta dengan tiga tuntutan tersebut,” ujar Diana.
Dikatakan dia, sampai saat ini hanya perangkat desa yang belum jelas secara status. Apakah masuknya honorer, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau mau diangkat menjadi Aparat Sipil Negara (ASN) sekalian.
Baca Juga: Jadwal Sholat dan Imsak di Wilayah Priangan Timur, Kamis 26 Januari 2023
Sehingga pihaknya menuntut hal tersebut supaya ada kejelasan. "Kepastian itu tentunya untuk melindungi juga hak-hak perangkat desa. Karena selama ini, mungkin di sebagian daerah masih ada ketika ada pergantian kepala desa, maka terjadi pula pergantian perangkat desanya,” ujar Diana.
Sesuai agenda, kata dia, sesampainya di Jakarta, 1.500 lebih perangkat desa asal Kabupaten Tasikmalaya ini langsung menemui pimpinan PPDI pusat. Kemudian mereka semua merangksek ke kawan Senayan. Termasuk ke Kemenetrian Dalam Negeri serta ke Kementerian Desa.
“Mudah-mudahan Silatnas jilid 3 ini bisa terealisasi seperti Silatnas jilid 2 waktu itu. Dimana tuntutannya diangkat menjadi ASN dan langsung oleh Bapak Presiden bahwa perangkat desa setara ASN golongan 2A,” ujar Diana.*