KABAR PRIANGAN - Puluhan orang dipanggil dan dimintai keterangan Tim Kejaksaan Negeri Kota Banjar terkait kasus dugaan penyimpangan kedelai bersubsidi. Memasuki tahun kedua atau tahun 2023, pengusutan kasus dugaan penyimpangan kedelai bersubsidi ini naik status menjadi tahap Penyidikan, dari tahun sebelumnya selama tahun 2022 tahap penyelidikan.
"Sampai saat ini masih proses penyidikan. Sebanyak 20 orang lebih sudah dimintai keterangan," ucap Ketua Tim Penyidikan Perkara Subsidi Kedelai Kejari Kota Banjar, Trio Andi Wijaya, Selasa 4 April 2023.
Dijelaskan dia, dari 20 orang yang dimintai keterangan itu, diantaranya pengurus Kopti Kota Banjar dan sejumlah pihak terkait lainnya. "Kami pun sudah melakukan penggeledahan terhadap Kopti Banjar. Sejumlah dokumen dan barang lainnya berhasil diamankan sekarang ini," ucapnya.
Baca Juga: Kemacetan Parah di Jalur Garut-Bandung Ganggu Aktivitas Warga
Adapun jumlah pengrajin tahu tempe yang menerima manfaat kedelai bersubsidi dari pemerintah di tahun 2022 itu, terdata sedikitnya 200 pengrajin.
"Kami lagi mendalami kebenaran para pengrajin tahu tempe itu, apakah menerima kacang kedelai bersubsidi sesuai kuota pengajuan atau tidak. Ini semua sedang digali informasinya. Termasuk kemungkinan adanya kedelai bersubsidi dijual ke luar Kota Banjar," ucap Trio.
Dijelaskan dia, semua dugaan penyimpangan kedelai bersubsidi akan terungkap, setelah semua pihak terkait selesai dimintai keterangan. Seperti Kopti, Disperindag Banjar, Bulog serta para pihak terkait lainnya.
Baca Juga: Jadwal Imsak dan Sholat Lima Waktu Tanggal 14 Ramadhan 2023 untuk Wilayah Bandung dan Sekitarnya
Sebelumnya, Kepala Kejari Kota Banjar, Irwan Setiawan Wahyuhadi, saat konferensi pers awal tahun 2023, menyatakan, naiknya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan ini terhitung Januari 2023. Terkait kapan penetapan tersangka perkara dugaan penyimpangan kedelai bersubsidi itu, dikatakan dia, dipastikan lebih cepat, itu akan lebih baik.
"Penetapan tersangka itu, lebih cepat akan lebih baik. Semoga saja semua yang dipanggil untuk diperiksa kooperatif," ucapnya.
Dijelaskan dia, upaya mengungkap besaran dugaan kerugian negara dari penyimpangan kedelai subsidi di Kota Banjar, direncanakan melibatkan Tim Audit BPKP atau Inspektorat Banjar.
Baca Juga: Pemilik Bidang Tanah Terdampak Bendungan Cipanas di Sumedang Mendapat Uang Ganti Rugi
Diberitakan sebelumnya, awal diusutnya kasus dugaan penyimpangan kedelai impor bersubsidi ini diantaranya berlatar kacang kedelai bersubsidi mengalami kelangkaan dipasaran di Banjar. Kemudian harga kedelai bersubsidi yang diberlakukan di pasaran wilayah Kota Banjar tidak seragam.
Selain itu, ada indikasi harga yang diberlakukan kepada konsumen melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET serta beredar informasi adanya dugaan kacang kedelai bersubsidi alokasi Banjar yang dijual ke luar wilayah Banjar.
Ditempat terpisah, Kepala Dinas Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar, H. Edi Herdianto, mengatakan, Kopti Kota Banjar merupakan satu-satunya koperasi yang ditugaskan mendistribusikan kacang kedelai bersubsidi selama tahun 2022. "Terbentuknya Kopti Kota Banjar ini sekitar Mei 2022 ," ucapnya.***