KABAR PRIANGAN - Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir meluncurkan program transaksi non tunai tingkat pemerintah desa di Kabupaten Sumedang yang merupakan pertama di Provinsi Jawa Barat.
Hadir Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat Samono.
"Ini tentunya akan mudah, praktis dan aman karena menggunakan digitalisasi. Mudah, cepat tidak usah datang lagi ke bank. Hemat waktu, energi dan biaya. Tentunya aman menghindari risiko uang dicuri dan hilang," ucapnya.
Baca Juga: Bantu Peran Bhabinkamtibmas, Polres Sumedang Terjunkan 581 Polisi RW
Dikatakan Bupati, transaksi non tunai juga menghindari penyimpangan karena tidak ada pertemuan antara kedua belah pihak.
"Uang langsung masuk ke rekening melalui transaksi non tunai. Ini ikhtiar bagaimana reformasi birokrasi di tingkat desa bisa berjalan dengan baik. Terutama tata kelola keuangan desa bisa lebih transparan, akuntabel dan tentunya terhindar dari penyimpangan yang terjadi," ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut melengkapi ikhtiar di tingkat desa dalam rangka membangun reformasi birokrasi di desa.
Baca Juga: Daftarkan 50 Bacaleg ke KPU, Partai NasDem Sumedang Targetkan 6 Kursi DPRD
"Membangun reformasi birokrasi dan zona intregritas dengan SAKIP Desa dan berbagai pelayanan onlinenya. Dan sekarang transaksi keuangannya pun digitalisasi," katanya.
Ia pun meminta kepada BPKP, Bank BJB dan Bank Sumedang untuk terus mengawal perogram tersebut.
"Dengan demikian, launching-nya bisa berdaya guna, berhasil guna, diimplementasikan di seluruh desa-desa di Kabupaten Sumedang," tuturnya.
Baca Juga: Pemerintah Gandeng Kelompok Informasi Masyarakat di Sumedang untuk Gempur Rokok Ilegal
Bupati meyakini transaksi non tunai tingkat pemerintah desa akan berdampak kepada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat karena akan mempercepat pergerakan keuangan di desa.
"Infonya dari BPKP, transaksi non tunai keuangan tingkat pemerintah desa ini pertama di Jawa Barat dan mudah-mudahan jadi piloting," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan BPKP Pusat Wasis Prabowo mengapresiasi langkah yang dilakukan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dalam launching transaksi non tunai keuangan tingkat pemerintah desa.
Baca Juga: Lagu Kalimera Doel Sumbang Berhasil Menggoyang Warga Sumedang
"Kita tahu bahwa BPKP mendapat amanah dari Presiden bagaimana BPKP berperan mengawal keberhasilan keuangan dan pembangunan. Bukan hanya sebatas pada output tapi bagaimana itu tersampaikan kepada masyarakat. Artinya ultimate goal -nya kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Ia pun memperhatikan Sumedang yang sudah sedemikian maju bahkan e-Office-nya sudah sampai ke pemerintahan desa.
"Oleh karena itu, transaksi non tunai ini kita harapkan dari Sumedang untuk Indonesia," katanya.***