KABAR PRIANGAN - Sehari setelah kritikan Eksponen Forum Peningkatan Status Kotif Banjar (Eks-FPSKB) terhadap pelantikan Mantan Sekda Kota Banjar H. Ade Setiana yang baru merangkap Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama dan Penjabat Sekda Kota Banjar, membuat Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih langsung bereaksi, Jumat 12 Mei 2023.
Tepatnya, setelah Eks-FPSKB didampingi seorang praktisi hukum audiensi ke DPRD Kota Banjar dan mewacanakan rencana melakukan gugatan ke PTUN, Kamis 11 Mei 2023. Disela-sela peninjauan Jumpa Hati, Ade menyebutkan seharusnya saat ada yang memiliki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama di Banjar itu bergembira.
"Seharusnya bergembira dan memberikan selamat kepada beliau (H Ade Setiana). Se-Indonesia yang lulus seleksi dan terpilih dengan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama sebanyak 11 orang. Termasuk dua orang diantaranya di Jabar yaitu seorang dari Pemkot Banjar, Pak Ade Setiana," kata Ade sambil menunjuk-nunjukkan jarinya tampak kesal.
Baca Juga: Soal Rangkap Jabatan Pj Sekda Banjar Ade Setiana, Eks-FPSKB Datangi DPRD dan Ancam Menggugat ke PTUN
Dengan suara keras sedikit emosi, Ade memastikan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Ade Setiana yang mengisi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama dan Penjabat Sekda Kota Banjar penuh kehati-hatian. "Ibu sebentar lagi tak menjabat Wali Kota Banjar, pasti ada kehati-hatian dan menginginkan yang terbaik untuk Banjar," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan pelantikan itu semuanya tak ada kepentingan apa pun. "Ibu tidak ada kepentingan apa pun, baik itu kepentingan golongan maupun kepentingan individual. Adapun kepentingan Ibu itu, hanya untuk kepentingan Pemerintah Kota Banjar dan masyarakat Kota Banjar saja," ucap istri Mantan Wali Kota Banjar H Herman Sutrisno tersebut.
Terkait masalah mantan Sekda Banjar yang dilantik lagi menjadi Penjabat Sekda Kota Banjar, lanjut Ade, hal itu adalah kewenangan Wali Kota Banjar. "Pelantikan Pj (Sekda Banjar) itu hak prerogatif Ibu (Wali Kota). Tetapi itu juga tidak semrawut, tidak asal. Tentunya dengan segala pertimbangan sesuai perundang-undangan yang berlaku, juga dipilihnya PJ itu merupakan hasil (Salat) Istikharah," ucapnya.
Ade menyebutkan, proses pemilihan calon Penjabat Sekda Banjar itu sudah melalui beberapa yang dipertimbangkan. "Misal, ada yang bagus tetapi suaminya sakit, jadi kasihan jika dijadikan Pj. Akhirnya, tersisa seorang yaitu beliau (Ade Setiana). Tapi, apakah ini dibolehkan. Selanjutnya, dilaporkan ke (pemerintah) provinsi. Kalau itu diluar aturan, pasti ditolak provinsi. Kenyataanya itu diterima," ucapnya.
Menurutnya lagi, pelantikan itu sudah sesuai Perpres Nomor 3 Tahun 2018 dan Permenpan Nomor 45 Tahun 2020. "Penjabat Sekda itu sementara, sampai ada sekda definitif hasil open bidding. Dipilihnya Pj (Ade Setiana) ini sebagai upaya memberi kesempatan kepada yang lain agar mengikuti open bidding," ucapnya.
Di tempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjar, H Asep Tatang Iskandar, mengatakan proses open bidding pengisian jabatan sekda saat ini sedang berjalan, bersama pengisian jabatan kosong Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas PU Banjar.
"Pelantikan Dr. Drs. H. Ade Setiana, M.Pd., sebagai Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama pada Sekretariat Daerah Kota Banjar, saat itu berdasarkan kepres. Di Jabar yang dilantik dengan dasar kepres hanya dua orang yaitu seorang di Banjar ini," ucapnya.***