KABAR PRIANGAN - Keterbatasan sarana yang dimiliki Pemkab Garut menyebabkan belum bisa optimalnya upaya penanganan bencana kekeringan yang melanda sebagian masyarakat Garut. Hal ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan dilakukannya perpanjangan status masa tanggap darurat bencana alam kekeringan bagi 19 kecamatan di Garut.
Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, menilai akibat kekeringan di Garut telah menimbulkan dampak yang cukup besar. Oleh karenanya diperlukan adanya solusi yang bersifat permanen guna mengatasi masalah kekeringan yang terjadi di daerahnya.
"Pemkab Garut terus mengupayakan penanganan kekeringan yang melanda sebagian warga di 19 kecamatan. Hasil evaluasi terbaru yang kita laksanakan kemarin di Posko Komando Tanggap Darurat Bencana Kekeringan, Kantor BPBD Garut, menekankan pentingnya solusi permanen untuk mengatasi kekeringan di Garut ini," ujar Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, Minggu, 17 September 2023.
Baca Juga: Viral Meteor Melintas di Langit Bandung hingga Garut, Begini Penjelasan BRIN
Dalam rapat evaluasi yang dipimpinnya serta dihadiri seluruh dinas teknis yang tergabung dalam Tim Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kabupaten Garut tersebut, kata Helmi, dari awal hanya 3 kecamatan yang melaporkan kekeringan. Namun ternyata jumlahnya terus bertambah hingga kini sudah mencapai 19 kecamatan.
Disampaikan Helmi, ke 19 kecamatan yang terkena dampak kekeringan cukup parah itu pun kemudian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 100.3.3.2/KEP.646-BPBD/2023 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Wilayah Kabupaten Garut.
Kebijakan untuk memperpanjang masa tanggap darurat bencana kekeringan di 19 kecamatan tersebut harus dilakukan mengingat sampai batas waktu yang telah ditetapkan, ternyata hasil penanganan yang dilakukan masih belum optimal.
Baca Juga: Musim Kemarau, Masyarakat Garut Diimbau Waspadai Penyebaran Sejumlah Penyakit
Dengan pertimbangan itulah, imbuh Helmi, dalam masa perpanjangan ini pihaknya terus memberikan bantuan pasokan air, meskipun masih ada beberapa area yang membutuhkan perhatian lebih. Pendistribusian air bersih dilakukan terhadap warga di 19 kecamatan meski harus diakui masih ada beberapa penanganan yang masih belum optimal atau belum tuntas.
Helmi menekankan pentingnya solusi jangka pendek dan jangka panjang dalam upaya penanganan bencana kekeringan di Garut. Adanya keterbatasan termasuk jumlah tangki air yang digunakan untuk pendistribusian, berdampak kurang maksimalnya pendistribusian air kepada masyarakat terdampak.
"Artinya, penanganan tidak cukup dengan hanya memberikan bantuan air bersih ke warga yang membutuhkan karena ini sifatnya hanya sementara. Harus ada penanganan yang sifatnya permanen, di antaranya mencari dan memanfaatkan sumber air untuk bisa disalurkan ke perkampungan yang selama ini terdampak sehingga warganya kesulitan mendapatkan air bersih," katanya.
Baca Juga: Ada Apa di Garut Hingga PLN Jabar Turunkan Tim Kopasus?
Meski belum benar-benar optimal akibat keterbatasan tangki air untuk keperluan pendistribusian air ke warga yang membutuhkan, imbuhnya, penanganan bersifat sementara selama ini sudah berjalan. Wabup juga meminta kepada Tim Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kabupaten Garut agar bisa menghadirkan solusi permanen berupa penemuan sumber air.
Ia meminta kepada tim agar jangan sampai ada warga yang sampai tidak mendapatkan air sehingga tak bisa memenuhi kebutuhannya. Banyaknya warga yang tersebar di 19 kecamatan yang sudah kesulitan akan air bersih harus benar-benar menjadi perhatian meskipun dalam kondisi keterbatasan yang ada.
Menurut Helmi, saat ini Pemkab Garut hanya memiliki tujuh unit mobil tangki yang bisa digunakan untuk mendistribusikan air ke daerah terdampak kekeringan. Setiap hari tujuh mobil tangki tersebut keliling untuk mendistribusikan air.
Baca Juga: Wakil Bupati Dorong Pengusaha Kuliner Garut untuk Mengembangkan Ciri Khas
Dalam masa tanggap darurat ini, saya juga ingin mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan meminta dukungan dalam mendeteksi sumber air yang dapat dimanfaatkan. Masyarakat diminta untuk menginformasikan keberadaan sumber air kepada Pemkab Garut, agar bisa ditindaklanjuti oleh Tim Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kabupaten Garut," ucap Helmi.
Dalam kesempatan tersebut Helmi juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif masyarakat yang turut berperan dalam menangani kekeringan, termasuk upaya pembuatan sumur bor secara gotong royong. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mengatasi krisis kekeringan yang sedang dialami.***