Network
Ia menggambarkan, saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang gencar melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Desa.
Program tersebut diharapkan bisa diimplementasikan dengan baik. Agar tata kelola pemerintahan desa termasuk tata kelola keuangan desa bisa dilaksanakan sesuai aturan dan bisa berjalan transparan. Sehingga, niatan penyelewengan keuangan desa bisa dihindari.
Baca Juga: Baru 162 Nakes yang Disuntik Vaksin Tahap Dua
Kemudian, kata dia, saat ini di era kepemimpinan Bupati Sumedang Dr. H. Dony Ahmad Munir, ST., MM. sudah diterapkan sistem SAKIP desa, seharusnya penata kelolaan keuangan desa harus lebih baik.
Karena dengan SAKIP Desa, dari mulai visi misi kepala desa terpilih yang kemudian diterjemahkan ke dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), selanjutnya sampai disusunnya RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), bisa tergambarkan dalam SAKIP Desa.
Apalagi diperkuat dengan ditandatanganinya perjanjian kinerja kepala desa, maka seharusnya pemanfaatan keuangan desa lebih optimal.
Baca Juga: Denda Hasil Operasi Yustisi di Sumedang Tembus Rp 200 Juta Lebih
"Terkait dengan tata kelola keuangan desa, sebelum diterapkan SAKIP Desa, sudah menggunakan format Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Pada saat itu sebenarnya beberapa desa di Sumedang sudah ada yang mendapat penghargaan dari tingkat provinsi. Kami berharap kondisi ini bisa ditingkatkan," tuturnya.
Namun demikian, kata Dony, implementasi tata kelola keuangan desa kadang terkendala oleh kesadaran hukum dari beberapa kepala desa atau perangkatnya.
Ditambah lagi dengan sistem pengawasannya yang hanya dilakukan oleh inspektorat dengan model Risk Manajemen.
Baca Juga: Liverpool vs Everton 0-2, Liverpool Trending di Twitter dan Fakta-fakta Menarik Pascakalah dari EvertonBaca Juga: Liverpool vs Everton 0-2, Liverpool Trending di Twitter dan Fakta-fakta Menarik Pascakalah dari Everton
