Network
"Agar masyarakat miskin ini, tidak kembali miskin, dalam artian melalui bantuan tersebut tarap hidupnya secara ekonomi berubah. Karena bila hanya bantuan saja atau batuan tidak produktif, tidak akan begitu berdampak bahkan mungkin hanya bertahan beberapa hari saja," katanya.
Baca Juga: 6 Remaja Diduga Geng Motor Perampas Motor Ditangkap Polsek Cihideung
Enan juga menjelaskan, selain ada keberpihakan anggaran dari pemerintah Kota Tasikmalaya, mengenai kemiskinan ini juga, terus meningkatkan bantuan produktif.
"Sayangnya yang terjadi saat ini sangat jarang adanya bantuan produktif, kebanyakan hanya bantuan saja tanpa ada pendampingan sampai tuntas," kata dia.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam. Dede menilai, naiknya angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya yang semula 11,6 persen menjadi 13,6 persen menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Tasik dan mendapatkan perhatian khusus.
Baca Juga: Kapolresta Tasikmalaya Sidak Prokes Covid-19 ke Sejumlah Pasar di Kota Tasikmalaya
Walaupun ujar dia, kenaikan angka kemiskinan di masa pandemi saat ini tidak bisa dihindari salahsatunya akibat banyaknya masyarakat yang hilang pekerjaan salahsaunya pemutusan hubungan kerja.
Semua sektor terdampak karena covid-19, yang saat ini terjadi. Walau dianggap wajar ujar Dede, peningkatan angka kemiskinan tetap harus cepat di tanggulangi oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.
"Pemerintah Kota Tasikmalaya harus cepat menanggulangi kenaikan angka kemiskinan ini, melalui program-program yang lebih efektif," katanya.
Dikatakan dia, berdasarkan informasi terkahir yang dia ketahui, saat ini dampak dari Covid-19
ada sekitar 3000 pekerja yang alami pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kota Tasikmalaya.
