Network
KABAR PRIANGAN - Kebijakan Wakil Gubernur Jabar, H.U Ruzhanul Ulum yang menandatangani penutupan sementara ijin sebuah usaha pertambangan di kaki Gunung Galunggung mendorong Perhimpunan Andvokat Indonesia (Peradi) Tasikmalaya menggelar diskusi.
Dalam diskusi di internal Peradi yang digelar di Sekretariatnya Jalan Siliwangi, Senin 8 Maret 2021 itu, langkah yang dipilih H.Uu dalam kapasitasnya selaku Wagub dipandang offside atau melampaui batas kewenangannya.
Pasalnya seperti dikatakan Ketua DPC Peradi Andi Ibnu Hadi SH, MH sesuai pasal 113 UU No 3 tahun 2020 tentang pertambangan, mineral dan batu bara, yang berhak memberi suspensi adalah kementrian terkait.
Baca Juga: Terbukti Korupsi, Mantan Kades di Sumedang Divonis 5 Tahun Penjara
Suspensi itu juga baru bisa dikeluarkan manakala dilakukan terlebih dulu proses kajian lapangan. Bila hasil kajian disimpulkan ada potensi seperti potensi bencana, kerusakan lingkungan dan lainnya, papar dia, baru dimohonkan ke kementrian terkait.
"Jadi kami memandang kebijakan Wagub Jabar menyetujui penutupan sementara tambang yang dinilai melampaui kewenanganyya serta bisa dibilang gegabah atau ofside," kata Andi seusai diskusi.
Dia menegaskan bahwa Peradi merasa terpanggil untuk mengingatkan akan pentingnya subtansi sebuah produk hukum. Menurut dia, dalam azas hukum, ketika dirasa ada kebijakan hukum yang menciderai keadilan bisa ditempuh dengan proses hukum pula.
Baca Juga: 6 Remaja Diduga Geng Motor Perampas Motor Ditangkap Polsek Cihideung
Masyarakat atau pengusaha yang merasa keadilannya terciderai akibat sebuah produk hukum seperti ijin pertambangan misalnya, kata Andi sebaiknya bisa memohon gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan dengan pendekatan politis yang kurang efektif dan kontraproduktif.
