Network
KABAR PRIANGAN – Indonesia - Korea kembali menjalin kerja sama e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) melalui Digital Government Coorperation Centre (DGCC) tahun 2021.
Pada kerja sama kali ini juga Indonesia akan berfokus pada percepatan pelaksanaan peta rencana, arsitektur dan manajemen SPBE, teknologi 4.0 serta pengembangan digital talent.
Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Republik Korea yang diwakili oleh Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Tae Sung.
"Ini diperlukan untuk menata kembali penyelenggaraan SPBE kita yang selama ini telah terlanjur berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi, serta mengembalikan arah dan kebijakan penyelenggaraan SPBE ke arah dan semangat yang sama," ujar Tjahjo Kumolo.
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait Pengembangan dan Operasi Pusat Kerja Sama Pemerintahan Digital, dilakukan di Kantor Kementerian PAN-RB, Selasa, 25 Mei 2021.
Tjahjo mengatakan, sejumlah upaya terus dilakukan oleh Kementerian PANRB dalam percepetan penerpan SPDE di setiap intansi pemerintah.
Baca Juga: Dua Pria Mabuk Serang Markas Koramil Pameungpeuk. Video Penyerangan Viral di Medsos
“Salah satu upayanya yakni dengan menggandeng pemerintahan Korea dalam penerapan SPDE berupa MOIS-DGCC sebagaimana telah dilakukan sebelumnya sejak tahun 2015 hingga 2019,” paparnya.
Selain itu penerapan e-government juga menjadi salah satu program prioritas reformasi birokrasi yang merupakan upaya nyata dari Kementerian PANRB untuk mendukung misi Presiden Joko Widodo yakni pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya.
Presiden Joko Widodo juga memberikan arahan terkait lima langkah percepatan transformasi digital, diantaranya dengan mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, menyiapkan kebutuhan SDM talenta digital.
“Termasuk menyiapkan secepat-cepatnya hal-hal yang berkaitan dengan dengan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan,” paparnya.
Kerja sama ini juga diharapkan dapat menjadi jembatan yang tepat untuk mendukung SPDE dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih transparan, dan akuntabel.(Firda Aini Nadi Sanniyah)***
