Network
Padahal menurut Hasan, virus politik uang ini akan mempengaruhi keterpilihan para calon yang mengutamakan keberpihakan pada masyarakat, profesionalisme dan dedikasi dalam membangun desa.
Calon-calon seperti ini akan berguguran terimbas virus politik uang. "Mestinya pemerintah kabupaten juga serius mengantisipasi hal ini di antaranya dengan membentuk Satgas Anti Politik Uang dalam pelaksanaan Pilkades serentak," kata Hasan.
Disebutkannya, satgas ini dapat mentracing dan menindak jika politik uang dilakukan oleh calon kepala desa. Satgas ini terdiri dari unsur pemerintah kecamatan dan aparat penegak hukum.
Baca Juga: Tahun ini, Kabupaten Garut Dapat Jatah 570 Kuota CPNS, Terbanyak Tenaga Kesehatan
"Masih ada waktu, Satgas itu bisa dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan. Semua tergantung dari kemauan politik dari pemerintah daerah dan DPMPD," ucapnya.
Lebih jauh disampaikannya, pihaknya juga berharap, anggota DPRD tidak ikut mempengaruhi dan berpihak pada calon tertentu pada proses Pilkades, karena dapat berpotensi pelanggaran kode etik.
Keberpihakan anggota DPRD hanya semata pada fungsi pengawasan pelaksanaan jangan sampai tidak mematuhi ketentuan yang ada, dan tetap pada prokes 3 M dan 3 T serta mengawasi praktik politik uang dalam pilkades.***
