Network
Dalam surat kepolisian pula, diminta pula Surat Keputuaan prihal penetapan penerima bantuan keuangan tahun 2021, petunjuk teknis bantuan keuangan 2021, proposal pengajuan dan proposal penciran tahun 2021 bagi 10 desa tersebut.
Baca Juga: Hati-hati! Jembatan Penghubung Antar Kabupaten Terancam Ambruk
Sayangnya, saat dikonfirmasi kebenaran atas pemanggilan 10 desa yang disinyalir menerima bantuan keuangan (Bankeu) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Hario Prasetyo Seno belum memberikan jawaban. Begitu pula dengan beredarnya surat pemanggilan tersebut.
Sementara itu Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Rofiq SH mengatakan, pihaknya mendorong kepolisian melakukan penyelidikan terhadap proses pencairan Bankeu 10 desa tersebut. Secara kajian dan analisa hukum pihaknya pun terus mendalami informasi Bankeu ini.
"Jadi kepolisian harus transparan dan terbuka, apalagi nilai Bankeu ini bukan uang yang sedikit serta berkaitan dengan uang negara," jelas Asep, Selasa,15 Juni 2021.
Pihaknya khawatir dengan adanya informasi yang simpang siur, belum ada SK dan penyaluran, 10 desa disinyalir sudah ada transaksi. Maka hal tersebutlah yang perlu diselidiki oleh kepolisian.
Jangan sampai, terang dia, ada oknum pejabat yang melakukan kegiatan program melakukan penyalahgunaan wewenang. Sebab itu bisa masuk tindak pidana korupsi.
Dengan munculnya informasi ini LBH Ansor, kata dia, mendorong sikap kepolisian untuk transparan dan melakukan penyelidikan, apalagi berkaitan dengan uang negara.
"Harus transparan untuk meng-counter opini atau informasi di luar yang simpang siur. Kita dukung kepolisian transparan," ujar dia.
Baca Juga: 16 Warga Diketahui Positif Corona, Warga Dua Kampung di Tasik Jalani Swab Antigen
