Network
H. Yod pun mempertanyakan apakah PPKM Darurat ini, sudah maksimal sosialisasinya? Terlepas dari alasan kondisi tersebut berpacu dengan isi perut. Yang jelas pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang gamblang terkait PPKM Darurat.
"Meski diakui jika PPKM Darurat ini, merupakan masalah yang berat, apalagi jika itu menyangkut pendapatan ekonomi masyarakat. Namun jika tidak diterapkan secara maksimal atau hanya setengah-setengah, tentu tak akan membawa banyak perubahan," ungkapnya.
H. Yod Mintaraga pun mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang menyuplai obat-obatan dan suplemen bagi warga yang melakukan isolasi mandiri.
Gubernur berniat menangguhkan beberapa program kegiatan yang diinisiasinya, mungkin dari janji politiknya. Dan dananya itu akan digunakan untuk pembelian obat-obatan dna suplemen bagi pasien yang terpapar dan melakukan isolasi mandiri.
Baca Juga: PPKM Darurat Covid-19, Penindakan Patroli Gabungan di Kota Banjar Ditingkatkan
"Saya mengapresiasi kebijakan gubernur itu, karena lebih penting menyelamatkan jiwa rakyat, ketimbang melaksanakan program tersebut. Karena program lainnya bisa ditangguhkan di tahun berikutnya," ucapnya.
Dijelaskan H. Yod, Pandemi ini sudah cukup melelahkan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Apalagi yang pertama juga belum selsai, saat ini sudah muncul jenis baru yakni jenis Delta
Jenis ini lebih ganas, karena lebih cepat menyebar. Sementara kemampuan medis masih terbatas, begitupun fasilitas rumah sakit untuk perawatan.
Nah, untuk masyarakat yang dilakukan perawatan di rumah sakit biayanya ditanggung oleh pemerintah. Adapun untuk masyarakat yang terpapar dan melakukan isolasi mandiri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya memenuhi kebutuhan obat-obatannya.
Namun demikian, kebijakan ini harus diikuti oleh pemerintah di bawahnya yakni Kota dan Kabupaten. Karena sangat diharapkan sekali kehadiran pemerintah daerah baik provinsi maupun kota dan kabupaten hadir untuk menangani Covid-19, khususnya yang menjalani isolasi mandiri, ungkapnya.***
