Network
KABAR PRIANGAN - Meninjau ke lapangan, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Yod Mintaraga kaget melihat masyarakat masih banyak yang tidak tahu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Kondisi itu menurut anggota Fraksi Golkar tersebut, menunjukan sosialisasi terkait PPKM Darurat belum optimal atau dinilai kurang sosialisasi. Alhasil, masyarakat tidak tahu bagaimana teknisnya dan tidak ada solusinya.
"Seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat diberi tugas untuk melakukan pemantauan PPKM Darurat di Jawa Barat. Efektifnya, memantau di daerah pemilihan masing-masing, termasuk saya sendiri di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Tujuannya, untuk melihat sejauh mana PPKM Darurat bisa dilaksanakan secara maksimal," kata H. Yod Mintaraga, Minggu 4 Juli 2021 sore.
Baca Juga: Kapasitas Angkut Transportasi Darat-Laut-Udara Dibatasi Selama PPKM Darurat
Menurutnya, untuk wilayah yang di perkotaan, PPKM Darurat bisa dilakukan lebih optimal sampai ke kelurahan bahkan ke tingkat RW. Namun bagi yang berada di pedesaan, ini yang agak riskan karena belum bisa melaksanakan PPKM Darurat secara maksimal. Padahal, PPKM Darurat ini guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Buktinya, kata H. Yod saat pada hari pertama 3 Juli 2021 PPKM Darurat sengaja ke lapangan guna melakukan peninjauan dan salah satu yang dituju Pasar Hewan di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya.
Ternyata di pasar hewan itu, yang seharusnya tidak ada kegiatan atau ketat, terbatas dan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat, namun beroperasi seperti biasa tanpa memperhatikan protokol kesehatan.
Padahal yang datang ke pasar hewan itu bukan hanya warga Ciawi, namun banyak dari daerah lain. Bahkan, bisa saja lintas kabupaten.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Kabupaten Garut Tutup Seluruh Toko di Kawasan Perkotaan , 7 Toko Disegel
"Kondisi ini sangat memprihatinkan. Apalagi ketika bertanya ke sejumlah warga pasar, ternyata mereka belum tahu PPKM Darurat," tuturnya.
Dikatakan H. Yod, kondisi ini menunjukan bahwa sosialisasi PPKM Darurat belum sampai ke masyarakat luas. Padahal, tingkat keberhasilan PPKM Darurat ini, jika diikuti oleh partisipasi masyarakat.
H. Yod pun mempertanyakan apakah PPKM Darurat ini, sudah maksimal sosialisasinya? Terlepas dari alasan kondisi tersebut berpacu dengan isi perut. Yang jelas pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang gamblang terkait PPKM Darurat.
"Meski diakui jika PPKM Darurat ini, merupakan masalah yang berat, apalagi jika itu menyangkut pendapatan ekonomi masyarakat. Namun jika tidak diterapkan secara maksimal atau hanya setengah-setengah, tentu tak akan membawa banyak perubahan," ungkapnya.
H. Yod Mintaraga pun mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang menyuplai obat-obatan dan suplemen bagi warga yang melakukan isolasi mandiri.
Gubernur berniat menangguhkan beberapa program kegiatan yang diinisiasinya, mungkin dari janji politiknya. Dan dananya itu akan digunakan untuk pembelian obat-obatan dna suplemen bagi pasien yang terpapar dan melakukan isolasi mandiri.
Baca Juga: PPKM Darurat Covid-19, Penindakan Patroli Gabungan di Kota Banjar Ditingkatkan
"Saya mengapresiasi kebijakan gubernur itu, karena lebih penting menyelamatkan jiwa rakyat, ketimbang melaksanakan program tersebut. Karena program lainnya bisa ditangguhkan di tahun berikutnya," ucapnya.
Dijelaskan H. Yod, Pandemi ini sudah cukup melelahkan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Apalagi yang pertama juga belum selsai, saat ini sudah muncul jenis baru yakni jenis Delta
Jenis ini lebih ganas, karena lebih cepat menyebar. Sementara kemampuan medis masih terbatas, begitupun fasilitas rumah sakit untuk perawatan.
Nah, untuk masyarakat yang dilakukan perawatan di rumah sakit biayanya ditanggung oleh pemerintah. Adapun untuk masyarakat yang terpapar dan melakukan isolasi mandiri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya memenuhi kebutuhan obat-obatannya.
Namun demikian, kebijakan ini harus diikuti oleh pemerintah di bawahnya yakni Kota dan Kabupaten. Karena sangat diharapkan sekali kehadiran pemerintah daerah baik provinsi maupun kota dan kabupaten hadir untuk menangani Covid-19, khususnya yang menjalani isolasi mandiri, ungkapnya.***
