Network
Kemudian, seperti diatur UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, disebutkan bahwa masyarakat berhak dijamin penuh kebutuhan sandangnya selama masa kekarantinaan.
"Saat PPKM diberlakukan, buruh diwajibkan masuk kerja dengan membawa bukti vaksinasi. Sementara, ketersedian setiap daerah berbeda-beda. Otomatis, ada buruh yang belum divaksin. Untuk itu, diharapkan pemerintah hadir memfasilitasi vaksinasi kepada buruh," ujarnya.
Wakil Wali Kota Banjar, H Nana Suryana, merespon positif aspirasi para buruh di Kota Banjar. Termasuk vaksinasi Covid-19 untuk kalangan buruh di Kota Banjar.
Baca Juga: Jangan Pelit Beri Pujian untuk Motivasi Siswa Giat Belajar
"PPKM darurat itu kebijakan pusat. Pemkot Banjar, Polres Banjar dan Kejari Banjar saat ini posisinya hanya sebagai pelaksana aturan PPKM pusat itu," ujarnya.
Merespons aspirasi vaksinasi Covid-19, Kapolres Banjar AKBP Ardiyaningsih, menyatakan, Polres Banjar sudah menyediakan 3000 vial vaksin Covid-19.
"Vaksin Covid-19 ini dapat dipergunakan buruh atau siapa saja yang sehari-hari beraktivitas di Kota Banjar, walaupun bukan ber-KTP Banjar," ujarnya.
Baca Juga: Sampah Pasien Isoman Bisa Dititip Ke Faskes Terdekat
Terkait diberlakukan PPKM, itu semua sebagai upaya mengurangi mobilitas dan kerumunan masyarakat saat situasi pandemi Covid-19. Menurutnya, PPKM sebagai bentuk nyata memutus penularan Covid-19.
Kajari Kota Banjar, Ade Hermawan, SH., mengatakan seiring perubahan istilah dari PPKM Darurat kepada PPKM Level 4, dan penurunan kasus Covid-19 pemerintah secara bertahap akan melakukan pelonggaran PPKM.
