Network
KABAR PRIANGAN - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum meninjau dan melihat langsung bangunan SDN 2 Tugu Kota Tasikmalaya yang akses jalannya ditutup oleh pemilik lahan di depannya pada Jumat, 3 September 2021 pagi.
Uu sangat menyayangkan tindakan penutupan tersebut yang mengakibatkan siswa sekolah kesulitan akses masuk.
Uu memita permasalahan itu harus segera dimusyawarahkan bersama pemilik lahan. Jika pemilik lahan tak muncul, pemerintah akan bersikap apalagi bangunan tembok itu tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menyalahi aturan.
"Harus dimusyawarahkan dengan pihak pemilik. Apalagi bangunan temboknya tidak ada IMB. Tembok pagarnya juga terlalu tinggi dan banyak lagi yang tidak sesuai aturan. Namun yang paling penting ada solusi, pemilik bisa memanfaatkan tanahnya dan pemerintah-pun punya akses jalan sekolah seperti sebelumnya," ujar Uu kepada wartawan, Jumat, 04 September 2021.
Kalau tidak selesai dengan musyawarah ujar Uu, pemerintah akan bersikap karena harus dan wajib dari sekolah ini ada akses jalan lagi.
Uu menambahkan, pihak Provinsi Jawa Barat akan menunggu dulu penyelesaian permasalahan ini oleh Pemkot Tasikmalaya.
Baca Juga: Menteri PUPR Pastikan Pembebasan Lahan Tol Cisumdawu Tuntas September ini
"Saya memang ditugaskan langsung oleh Pak Gubernur Jawa Barat ke sekolah ini. Namun untuk penyelesaiannya saya minta selesaikan dulu oleh pemerintah kota, mampu ga?. Kalau pemerintah Kota Tasik tidak mampu, baru kami dari pemerintah Provinsi turun tangan untuk menyelesaikannya," ujar Uu.
Walaupun kata dia, dari informasi yang didapat pemiliknya tak pernah datang saat dipangil oleh pihak pemerintah setempat.
Bahkan Uu pun mengaku saat di lokasi sempat ada masyarakat yang meminta untuk segera membongkar tembok beton 3 meter yang menutup akses jalan sekolah tersebut.
"Saya melihat dan bertanya kepada kepsek, ketua komite, Pemkot Tasikmalaya juga ada katanya memang pihak pemilik lahan sudah dipangil untuk bermusyawarah. Namun hingga kini belum bisa. Sehingga barusan kata masyarakat bilang bongkar saja, pasti pemiliknya datang," kata Uu.
Baca Juga: Sumedang dan Papua Jadi Tuan Rumah Paragliding Championship Tingkat Nasional 2021
Namun ujar Uu, kita ini hidup di Indonesia sehingga segala sesuatunya harus mencari solusi yang terbaik. Bila solusi mentok ada hukum yang bisa dijalankan karena negara kita negara hukum. Pemilik lahan juga tak cukup normatif asal punya sertifikat, norma sosialnya juga harus ada.
"Sekali lagi saya menunggu Pemkot Tasikmalaya bisa selesaikan ini gak?. Kalau gak beres, Pemrpov akan bantu kota.Tapi saya yakin oleh kota bisa selesai.," ujar Uu.
Apalagi ujar wagub, pihak DPRD Kota Tasikmalaya telah menjadwalkan pertemuan dengan pemiliknya secepatnya. "Kalau tak datang saat diundang oleh DPRD nanti, itu sanksinya kurungan penjara," ujar dia.
Sebelumnya, sebuah bangunan SDN 2 Tugu Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, tak memiliki akses jalan lagi karena akses jalan ke sekolah itu ditutup bangunan benteng setinggi 3 meter oleh pemilik lahan pribadi di depannya.
Semula sebanyak 167 siswa dan guru di sekolah tersebut memiliki akses jalan utama dengan lebar sekitar 2 meter ke pinggir Jalan SL Tobing, Kota Tasikmalaya.
Namun, sejak awal tahun 2021 saat tak ada aktifitas pembelajaran tatap muka akibat pandemi akses jalan utama itu ditutup oleh seseorang yang mengaku pemilik lahan sah dengan benteng setinggi 3 meter.
Baca Juga: Hore! Garut PPKM Level 2, Pabrik Dodol Garut 'PICNIC' Beroperasi Lagi
Pihak sekolah pun sempat kebingungan akses jalan bagi murid untuk belajar saat dimulai kembali pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas saat penerapan PPKM Level 3 sejak dua pekan lalu.
"Awalnya, kita punya jalan utama ke depan jalan, karena sekolah kami di pinggir jalan SL Tobing, Kota Tasikmalaya.
Namun, gak tahu kenapa ada keputusan sertifikat katanya dari BPN bahwa akses jalan sekolah tersebut milik seseorang. Nah, oleh pemilik lahan itu dibenteng 3 meter ditutup seluruhnya sehingga sekolah tak punya jalan masuk.***
