Network
KABAR PRIANGAN - Masyarakat kecil di pedesaan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mengaku tidak khawatir lagi setelah memiliki sertifikat tanah dan bangunan.
"Sebelum punya sertifikat,saya tidak tenang, karena belum memiliki kepastian hukum atas tanah dan bangunan yang saya miliki,"ujar Jafar (40), warga Darmaraja, usai menerima sertifikat dari Kantor BPN Sumedang di Desa Karangpakuan, Kecamatan Darmaraja, Rabu,29 Desember 2021.
Jafar mengaku, merasa terbantu, karena penerbitan sertifikat lahan atau bangunan bisa didapat dengan mudah melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang diluncurkan Kementerian ATR BPN.
Baca Juga: Ketua PSSI Ingin Masuk Ruang Ganti Timnas Indonesia, Netizen Bandingkan dengan Petinggi Negara Lain
"Biaya sangat murah dan sampai difasilitasi hingga tingkat desa. Kami hanya daftar dan menunggu sebentar, hingga akhirnya sertifikat langsung sampai ke tangan kami," katanya.
Warga lainnya, Dedi menyampaikan, setelah memiliki sertifikat, dirinya merasa tenang. Kepemilikan sertifikat lahan dan bangunannya menjadi kuat di mata hukum.
Kepala Desa Karangpakuan, Kecamatan Darmaraja, Darmu mengucapkan terimakasih kepada Presiden Jokowi yang telah memudahkannya masyarakat untuk membuat sertifikat tanah dan bangunan.
Baca Juga: 40 Tahun Lahannya Terlewat Dibayar, OTD Waduk Jatigede Sumedang Lakukan Gugatan di Pengadilan Negeri
Ia menyebutkan, pembuatan sertifikat tanah membutuhkan biaya yang sangat besar, yang sulit dijangkau oleh masyarakat desa. Selain itu, lambatnya proses pembuatan sertifikat tanah di masa lalu, membuat masyarakat enggan mendaftarkan pembuatan sertifikat tanah dan bangunan.
Makanya,kata dia, adanya program PTSL dari ATR BPN yang dilaksanakan hingga ke desa-desa sangat membantu kesulitan masyarakat
