Network
Untuk mewujudkannya, kata Tina, dirinya menggandeng akademisi dan praktisi untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat di desa tersebut, termasuk pelatihan untuk pengelola Bumdes.
Bekerjasama dengan Pemkab Kuningan dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata (STIEPAR) Semarang, sejumlah warga desa yang menganggur atau baru lulus SMA/SMK diberi pelatihan untuk mengembangkan pariwisata desa.
“Tidak hanya Desa Wisata saja, Bumdes bisa pula mengelola kebutuhan dasar warganya, sehingga bumdes bisa menjadi bagian dari perekonomian desa tersebut,” katanya.
Baca Juga: Mobil Minibus Terbakar di Tugu Batas Banjar-Ciamis, Enam Penumpang Selamat
Untuk itu, kata dia, diperlukan pengelola Bumdes yang ahli di bidang management dan entrepreneur.
“Rekrutmen untuk pengelola Bumdes harus profesional. Selain itu, dibutuhkan pelatihan-pelatihan bagi para pengurus Bumdes. Setelah pelatihan, harus ada pendampingan hingga Bumdes tersebut benar-benar mandiri,” kata dia.
Dia meyakini, jika Bumdes ini telah maju, maka pemerintah desa dan masyarakatnya akan makmur. Dengan demikian, ketergantungan desa terhadap Dana Desa akan bisa diminimalisir bahkan dihilangkan sama sekali.
Baca Juga: Sedang Berenang di Sungai Ciwulan, Seorang Remaja Warga Cigalontang Tasikmalaya Tewas Terseret Arus
Tina mengatakan, pelatihan Bumdes untuk mewujudkan desa yang mandiri ini sangat penting dalam rangka mengantisipasi Peraturan Presiden No 114/2021 untuk mempercepat inklusi keuangan Indonesia.***
