Network
"Namun, masih ada harapan dan peluang dari APBD Perubahan 2022 mendatang. Jika aturan yang berlaku membolehkamnya," katanya.
Lebih lanjut dia berharap alasan atau dasar hukumnya penghilangan tunjangan daerah itu harus jelas. Mengapa tunjangan daerah untuk pendidik yang sudah bersertifikasi dicabut.
"Kabag Hukum (Pemkot Banjar) sudah saya kasih tahu agar dasar hukum untuk hal tersebut bisa dibuat, supaya ada alasan kenapa tunjangan daerah guru yang sudah bersertifikasi tidak lagi diberikan," ucap Sudarsono, Minggu 9 Januari 2022.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, H Lukmanulhakim, mengatakan, guru bersertifikasi tak mendapat tunjangan daerah 2022 itu merupakan kebijakan Pemkot Banjar. Dalam hal ini Wali Kota Banjar.
"Di Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Ciamis, selama ini guru bersertifikasi sudah tidak mendapat tunjangan daerah," ujarnya.
Menurut Asisten Daerah (Asda) I Setda Kota Banjar, Hj. Nur Saadah, pedoman penghilangan tunjangan daerah dari Permendagri Nomor 27 Tahun 2021. Diketahui, Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 mengatur tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.
Menurutnya, tunjangan daerah atau tunjangan penghasilan pegawai (guru), jika dianggarkan dari APBD Kota Banjar secara otomatis memiliki kriteria atau komponen sama dengan tunjangan dari pemerintah pusat.
"Bentuk kehati-hatian, tunjangan daerah dihapus dari APBD 2022 supaya tak menimbulkan temuan permasalahan hukum. Selain pertimbangan itu, keputusan ini disesuaikan kondisi keuangan daerah ," ujarnya.*
