Network
“Dugaan suap ini sangat penting diusut karena ini sudah merupakan kejahatan kolektif, yaitu yang dilakukan bersama-sama antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif. Apalagi diduga hampir seluruh anggota DPRD periode 2014-2019 yang menerima suap tersebut,” katanya.
Menurut Dimyati, untuk membuktikan ada tidaknya kasus ini cukup mudah, karena ada saksi kunci, yaitu anggota DPRD periode 2014-2019 yang mengaku menerima uang suap pengesahaan APBD 2017 ini.
Baca Juga: Ardhito Pramono Ditangkap Polisi Atas Kasus Penyalahgunaan Narkoba
“Kalau mereka memang benar-benar tidak menerima suap, mengapa tak melakukan AKSI misal mengadukan saja mantan anggota DPRD tersebut dengan tuduhan pencemaran nama baik. Justru pertanyaannya, kenapa mereka tidak berani mengadukannya ke aparat hukum?” tanya Dimyati, sambil tersenyum penuh arti.
Ditangani kejari
Kasus dugaan suap pengesahan APBD Kota Banjar 2017 ini sendiri sebenarnya sudah ditangani oleh Kejari Kota Banjar.
Sejumlah anggota DPRD Kota Banjar periode 2014-2019 telah dipanggil untuk dimintai keterangannya.
Baca Juga: Update Rumor Transfer Persib: Stefano Lilipaly Segera Merapat!
Termasuk salah satu mantan anggota DPRD Kota Banjar periode 2014-2019 yang pertama kali dengan ikhlas mengungkapkan kasus ini, dan juga memeriksa wakil kepala daerah Banjar periode 2018 – 2023, Nana Suryana.
“Hanya saja, hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak Kejari Banjar tentang kasus ini, apakah penyelidikannya sampai dimana dan sekarang jadi apa,” kata Dimyati.
