Network
KABAR PRIANGAN - Pendidikan pencegahan radikalisme dan terorisme menjadi kurikulum pembelajaran di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kurikulum tersebut di Indonesia baru pertama kalinya diberlakukan di Kabupaten Garut.
Demikian disampaikan Bilal selaku unsur Direktur Pencegahan Satuan Khusus Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai pembicara di acara seminar BNPT Direktorat Pencegahan yang digelar Majelis Ta'lim Mujahidin Garut di Aula Lantai 2 Gedung PGRI Garut jl. Pasundan Garut Kota.
Baca Juga: Warga Tiga Desa di Limbangan Garut Diberikan Penyuluhan Hukum dan Kesehatan Pernikahan Dini
"Selama 8 bulan ini kami direktorat pencegahan BNPT membuat terobosan bersama dengan Dinas Pendidikan Garut memasukan materi strategi penanggulangan radikalisme terorisme ke kurikulum tingkat TK,SD dan SMP," ujarnya.
Bahkan saat ini, kurikulum untuk tingkat SMA pun sudah jadi. Dan ini pun paten materi penanggulangan radikalisme menjadi mata pelajaran. Bilal menyebutkan, Garut menjadi pilot project nasional penerapan materi pelajaran pencegahan radikalisme terorisme.
"Kita mulai dari Garut, ini nasional. Garut menjadi projek nasional,. Ini yang pertama di Garut," ucapnya.
Baca Juga: Meski Sudah Meminta Maaf, Pemerhati Publik Garut Tetap Akan Laporkan Arteria Dahlan
Menurut Bilal, guna melakukan pencegahan paham radikalisme terorisme, BNPT selain menerapkan di lingkungan sekolah juga menerapkan di lingkungan masyarakat mulai dari tingkat RT, RW dan Desa.
"Untuk strategi pencegahan radikalisme di lingkungan masyarakat, kami punya program majelis ta'lim Mujahidin NKRI mulai tingkat RT, RW sampai desa/kelurahan" katanya. Menurut Bilal, visi penerapan pendidikan pencegahan terorisme di masyarakat melalui majelis ta'lim, yaitu guna memoderasi umat beragama. Jadi intoleransi tidak ada lagi di lingkungan masyarakat.
"Benar-benar jadi warga yang moderat, warga yang religius tapi saling menghargai perbedaan," katanya.
Baca Juga: Ada-Ada Aja, Nekad Nyatakan Cinta Pada Istri Orang, Pria di Garut Ini Dibacok Pakai Golok
Majelis Mujahidin NKRI selain memberikan pendidikan juga tentang keadilan hukum. Yayasan lembaga bantuan hukum Mujahid NKRI yang konsen memberikan pelatihan pada para legal.
Kenapa pelatihan itu dilakukan?, Bilal menjelaskan, karena salah satu penyebab aksi radikalme itu ketidakadilan hukum didalam masyarkat.
"Masyarakat berfikir hukum lebih tajam kebawah daripada keatas, percuma lapor polisi juga. Yang kita berikan pelatihan itu para tokoh adat, agama dan budaya juga tokoh masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kadisdik Garut, Ade Manadin sangat mendukung penuh terkait materi pembelajaran pencegahan radikalisme dan terorisme menjadi kurikulum di sekolah.
"Pada dasarnya Dinas Pendidikan Garut sangat mendukung terhadap program BNPT terkait dengan penanganan dan pencegahan radikalisme dan terorisme sejak dini," ujar Ade.
Ia menuturkan, penerapan nilai-nilai pancasila dan kebangsaan yang akan diterapkan di Garut sebenarnya sudah sejak lama diterapkan. Tetapi sekarang lebih diintensifkan kembali, seperti 10 menit sebelum pelajaran dimulai, baik dilakukan oleh siswa, guru dan pengawas juga stakeholder lainnya.
Baca Juga: Pemkab Garut Dinilai Lalai Tangani NII, Ceng Wahid: Ancaman Kelompok NII Tidak Main-main
Sehingga ada satu kesatuan utuh antara program BPNT dengan program Dinas Pendidikan Kabupaten Garut," ujarnya.
Apalagi sekarang, kata Ade, pendidikan pancasila dimasukkan kembali pada kurikulum sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2002 tentang standar nasional pendidikan.
"Jadi intinya gayung bersambut antara program BNPT dengan program Dinas Pendidikan Garut atau nasional. Makanya kami sangat mendukung," tuturnya.***
