Network
KABAR PRIANGAN - Selama ini banyak masyarakat yang mengeluhkan maraknya pungli (pungutan liar) yang dilakukan saat mereka mengurus administrasi masalah pertanahan.
Tak hanya itu, aksi mafia tanah yang terbilang marak juga masih saja menimbulkan keresahan di masyarakat.
Maraknya pungli dan mafia tanah ini menjadi perhatian khusus Tim Saber Pungli Jawa Barat. Berbagai langkah pun dilakukan guna mengantisipasi maraknya pungli dan mafia tanah ini di nataranya dengan membentuk Duta Anti Pungli.
Baca Juga: Lapas IIB Garut Didominasi Warga Binaan Kasus Narkoba, Kebanyakan Kiriman dari Luar
"Potensi pungli selalu ada di setiap lini pelayanan pemeritahan maupun swasta termasuk dalam masalah pertanahan. Praktek-praktek yang dilakukan para mafia pertanahan ini seringkali menimbulakn keresahan masyarakat dan tentunya hal ini tak boleh kita biarkan," ujar Sekertaris Satu Saber Pungli Jawa Barat, AKBP Dedi Dewanto di sela kegiatan Sosialisasi Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat Pada Bidang Pertanahan di Wilayah Kabupaten Garut, Rabu, 9 Februari 2022 di ballroom Fave Hotel, Jalan Cimanuk Garut.
Disampaikannya, selama ini pihaknya masih sering mendengar isu tentang adanya praktek pungli di bidang pertanahan di berbagai daerah di Jawa Barat termasuk Garut.
Baca Juga: Hari Pers Nasional, Bupati Garut Berharap Wartawan Suguhkan Berita yang Berimbang
Namun mengingat kasus yang terjadi di Garut masih terbilang tak terlalu parah, maka pihaknya ingin melakukan penceghahan.
Upaya pencegahan yang dilakukan Tim Saber Pungli, tutur Dedi, di antaranya dengan melaksanakan sosialisasi seperti yang dilakukannya saat ini di Garut. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya di luar ketentuan.
Dalam upaya ini menurut Dedi diperlukan juga adanya peran serta masyarakat untuk sama-sama mengawasi bagaimana pelayanan yang dilakukan bidang pertanahan.
Baca Juga: Heboh Suara Gemuruh, BPBD Garut Amati Gunung Guntur, Begini Kondisinya
Hal ini dinilai penting supaya tidak ada lagi hal-hal yang tak sesuai dengan ketentuan contohnya adanya pungutan di luar ketentuan.
Dedi mengungkapkan, di beberapa daerah di Jawa Barat pihaknya juga pernah melakukan penindakan atas praktek pungli yang terjadi di bidang pertanahan. Di Garut pun terjadi hal seperti itu hanya belum terlalu marak sehingga dilakukan langkah pencegahan.
Terkait pembentukan Duta Anti Pungli, Dedi menyampaikan mempunyai tugas untuk ikut mengawasi pelayanan yang dilakukan oleh lembaga yang mengurusi bidang pertanahan.
Baca Juga: Kejari Garut Musnahkan Barang Bukti Hasil Kejahatan, Diantaranya Tiga Pucuk Senjata Api
Kalaupun menemukan adanya pungli serta perbuatan lainnya yang tak sesuai ketentuan, mereka bisa melaporkannya langsung ke Saber Pungli untuk ditindaklanjuti.
Ketua Duta Anti Pungli Kabupaten Garut, Widi Nugroho, menyambut baik upaya Tim Saber Pungli Jawa Barat dalam melakukan pencegahan pungli dan maraknya mafia tanah di tempat pelayanan pertanahan di Garut. Pihaknya pun siap membantu melakukan pengawasan sesuai tugas yang diberikan Tim Saber Pungli.
Widi pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan pungli mulai dari diri sendiri.
Setelah itu baru melebar dengan mengajak teman atau rekan untuk tidak menciptakan peluang terjadinya pungli khususnya saat melakukan pengurusan masalah pertanahan.
Kampanye Saber Pungli seperti ini pun diharapkan Widi bisa terus dilakukan dan lebih melebar ke kalangan yang lebih luas lagi.
Ia merasa optimis hal ini bisa mencegah atau paling tidak menekan kasus pungli atau perbuatan menyimpang lainnya yang dilakukan mafia tanah di Garut.
Baca Juga: Kasus Positif Covid-19 Meningkat, 3 Desa di Garut Masuk Zona Merah
"Pungli terjadi di berbagai aspek, mulai dari pendidikan hingga pertanahan.
Sesuai data yang tadi diinformasikan pungli juga terjadi di bidang pendapatan daerah dan perijinan," ucap Widi.
Lebih jauh diungkapkannya, upaya pencegahan pungli harus terus dilakukan secara konsisten. Pencegahan pungli tidak bisa dilakukan secara instans dan juga membutuhkan keterlibatan dan kesadaran berbagai pihak.
Baca Juga: Kepala Sekolah di Garut Diangkat sebagai Guru Ahli Utama oleh Presiden RI
Untuk saat ini, tambahnya, pihaknya akan konsen dalam memberikan bantuan bagaimana mengurus proses ikatan proses pertanahan itu dengan tidak melakukan pungli.
Dengan demikian masyarakat tidak lagi harus mengeluarkan biaya yang mahal akibat adanya pungutan di luar ketentuan yang melibatkan oknum.
Sekretaris Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Garut yang juga Kepala Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Syam Sakti mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Tim Saber Pungli Jawa Barat bekerjasama dengan Duta Anti Pungli Kabupaten Garut ini.
Baca Juga: Migor Masih Mahal, Harga Bala-Bala dan Gehu di Garut Naik
Kegiatan seperti ini dinilainya sangat besar manfaatnya karena bisa memberikan pengetahuan terkait tata cara kepengurusan pertanahan yang selama ini dinilainya sangat kurang sosialisasinya.
Akibat kurangnya sosialisasi, kata Syam, selama ini ada kesan biaya pengurusan masalah pertanahan itu sangat mahal dan ribet.
Namun setelah mendapatkan sosialisasi yang juga melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat seperti ini, dirinya jadi memahami prosedur yang sebenarnya sehingga biayanya pun jauh lebih murah dan prosesnya pun jauh lebih gampang.
Baca Juga: Minyak Goreng Masih Langka di Garut, Ini Penjelasan Disperindag
"Ternyata yang menyebabkan mahaknya biaya kepengurusan tanah itu akibat adanya peran pihak ketiga. Kalau kita mau mengurusinya sendiri sesuai prosedur, ternyata biayanya sangat murah dan tak ribet pula," ucap Syam.***
