Network
KABAR PRIANGAN - Sejumlah mahasiswa di Garut, Jumat, 8 April 2022 turun ke jalan menggelar aksi menyikapi kebijakan pemerintah yang menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Dalam aksinya, mereka menuntut sejumlah poin kepada pemerintah dan mengancam akan datang ke istana dengan jumlah massa lebih banyak jika tuntutannya tak dipenuhi.
Massa mulai terlihat berdatangan ke kawasan Bunderan Simpang Lima, Tarogong Kidul sejak pukul 13.00 WIB. Setelah berkumpul, mereka pun kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Garut di kawasan komplek Setda Garut di Jalan Pembangunan.
Baca Juga: Pertandingan Sepakbola Liga Ngabuburit 2022 di Garut Diikuti 20 Tim
Di depan gerbang Kantor Bupati, mereka berkumpul dan menggelar orasi. Mereka menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam waktu yang terhitung sangat singkat dan di luar pengawasan masyarakat umum.
Ujung-ujungnya, mereka menilai kebijakan pemerintah pusat itu sangat "mencekik" masyarakat dan betul-betul menyentuh sisi komplek kehidupanrakyat.
Kebijakan itu pun dinilai sangat sejalan dengan misi pemerintah untuk melakukan "crowdfunding"untuk membiayai ibu kota negara (IKN) baru dan proyek-proyek infrastruktur lainnya.
Baca Juga: Dua Hari Hilang Terseret Arus Sungai, Jasad Bocah di Garut Akhirnya Ditemukan
"Kebijakan-kebijkan pemerintah pusat yang sangat "mencekik" masyarakat itu antara lain harga bahan pokok yang melonjak. Salah satu di antaranya yang paling membuat masyarakat menderita adalah minimnya ketersediaan minyak goreng," ujar Pian Sopian Hidayatulloh, salah seorang koordinator aksi.
Dikatakannya, selama ini pemerintah seakan sudah menutup mata pada panjangnya antrian masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng baik kemasan ataupun curah.
Tak lama setelah antrean-antrean itu mulai sedikit, berhembus ketersediaan minyak goreng mulai mencukupi namun diikuti melonjaknya harga yang drastis hingga hampir mencapai 90 persen di pasaran.
Baca Juga: Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, RS Medina Garut Siapkan Fasilitas Cuci Darah
Hal ini menurut Pian tentu sangat berdampak pada nominal pengeluaran rumah tangga yang hampir setiap hari menggunakan minyak goreng untuk mengolah makanan.
Disamping itu, pengusaha-pengusaha kecil yang menggunakan minyak goreng tak lepas dari dampak peningkatan harga yang signifikan ini.
Ironisnya, tutur Pian, kenaikan harga minyak goreng dialami Indonesia yang merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar. Tak heran kalau hal ini kemudian menjadi bahan cemoohan termasuk oleh negara lain.
Baca Juga: Warga Garut Dihebohkan dengan Temuan Ambulans di Jurang. Ini Kronologisnya
'Kebijakan kedua yang membuat beban rakyat meningkat adalah naiknya harga BBM non subsidi yang kemudian diikuti terjadinya kelangkaan bahan bakar bersubsidi. Salah satu contohnya yakni bahan bakar jenis pertamax yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi yakni dari Rp9.500 menjadi Rp12.500 per liter," katanya.
Bagi masyarakat ekonomi atas, tutur Pian, mungkin hal ini tidak terlalu berdampak, akan tetapi akan menjadi penderitaan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan BBM bersubsidi sulit karena langka sehingga mau tak mau harus membeli pertamax.
Baca Juga: Bulan Ramadan, Polisi Buka Layanan Vaksinasi Gratis di 10 Titik Keramaian Kota Garut
Pian menyampaikan, tuntutan lainnya adalah penolakan terhadap kenaikan PPN.
Meski hanya satu persen, akan tetapi jika diterapkan secara masif tentu akan sangat berdampak pada pengeluaran masyarakat.
"Maka dari itu, kami dengan tegas menyatakan penolakan atas naiknya harga pokok, harga BBM dan PPN. Kami minta pemerintah realisasikan tuntutan kami dan jika tidak, kami akan langsung datang ke istana dengan jumlah massa jauh lebih banyak," ucap Pian.
Baca Juga: Warga Cisompet Garut Temukan Ular King Kobra Sepanjang 3 Meter di Atap Rumah
Tak puas dengan hanya menggelar aksi di depan Kantor Bupati, para mahasiswa ini pun kemudian melanjutkan aksi ke gedung DPRD Garut di Jalan Patriot. Di sini mereka kembali menggelar orasi dengan tuntutan yang sama.
Kepada para anggota dewan, mahasiswa meminta agar mau menyampaikan aspirasi mereka. Aksi ini diterima oleh sejumlah anggota DPRD Garut, di antaranya Dadang Sudrajat dari Fraksi Demokrat yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Garut.
"Kami menerima apa yang disampaikan rekan-rekan mahasiswa terkait tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah pusat ini. Kami pun pasti akan menyampaikannya ke pemerintah pusat," kata Dadang.***
