Network
KABAR PRIANGAN - Bupati Garut Rudy Gunawan tidak sependapat dengan temuan adanya kebocoran di Perumda Air Minum Tirta Intan (PDAM) Garut, yang mencapai persentase angka tinggi.
Namun sebagai kuasa pemilik modal (KPM) Bupati mengakui adanya jaringan yang sudah terlalu lama sehingga harus diperbaiki terutama di gardu induk.
"Kami kurang sependapat dengan angka kebocoran itu. NRW itu kebocoran air sebelum masuk di meteran. Dan itu memang kebocoran dari gardu induk. Tapi itu juga belum pasti hitungannya dari mana sekian persen," ujar Bupati.
Ia menuturkan, NRW itu adalah perbandingan air yang di jual dengan air yang ada di bak penampungan. Makanya jaringan itu akan terus diperbaiki terutama di gardu induk. "makanya jaringan itu harus diperbaiki karena sudah terlalu lama," ucapnya. Sementara itu, Dewan Pengawas PDAM Garut, Haryono membenarkan apa yang disampaikan oleh bupati tersebut.
"Jadi sesuai dengan laporan, pendapat, dan saran yang telah disampaikan oleh dewas (dewan pengawas). Salah satu sebab kehilangan air/NRW dikarenakan kebocoran yaitu rusaknya jaringan," ujar Haryono, Rabu, 11 Mei 2022.
Oleh karena itu, kata dia, sangat penting bagi jajaran manajemen, bahwa pada TA 2022 dengan rencana biaya kurang lebih Rp5 miliar dari pemerintah daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas investasi fisik dengan melakukan perbaikan bertahap pada jaringan pipa transmisi, distribusi dan water meter korosif.
Baca Juga: Usai Libur Lebaran, Wabup Garut Minta Pelayanan Wisata Dievaluasi
"Dalam sistem transmisi dari instalasi pengelolaan air (IPA) yang digunakan sampai 2020 adalah gravitasi 6 IPA, perpompaan 8 IPA dan gabungan gravitasi-perpompaan 6 IPA," ujarnya. Sedangkan untuk pendistribusian air yang telah diolah ke pelanggan sampai tahun 2020 memiliki jaringan pipa distribusi 1.308.828 m, dengan 13 unit resevoir yang kapasitasnya 6.500 m kubik," ucapnya.
Menurut Haryono, tentunya dengan kapasitas beban kerja tersebut bukan hal yang sederhana bagi manajemen perusahaan untuk mencapai cakupan air minum berjumlah 100.000 sambungan rumah (SR) apalagi mengejar target Perda No. 5 Tahun 2021, tentang RPJMD 2019-2024 yaitu 90,74 persen dari jumlah penduduk Garut sekitar 2,5 juta orang, dengan standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas SPAM.
"Dan tentunya kami berharap untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh KPM/Bupati perlu adanya koordinasi dengan beberapa SKPD terkait langsung dengan kebijakan SPAM terutama Dinas PUPR," kata Haryono.
Baca Juga: Dijual Teman Lelakinya ke Sopir Truk Rp300 Ribu, Gadis Remaja di Garut Lapor Polisi
Ia menjelaskan, berdasarkan penilaian Kementrian PUPR, kinerja PDAM Garut berada pada posisi 16 dari 23 BUMD Air Minum dengan kategori sehat, yang semula Tahun 2019 pada posisi paling bawah dengan kategori kurang sehat. "Makanya mohon maaf bila sampai saat ini masih banyak konsumen yang masih terganggu pasokan airnya, mohon maaf juga kami sampaikan kepada KPM/Bupati dan jajarannya, serta seluruh jajaran manajemen perusahaan bila kami sebagai dewas cerewet.
Hal tersebut, katanya, kami lakukan proporsional tidak hanya untuk menjaga harapan pemerintah daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat/konsumen sesuai dengan rencana bisnis yang sudah harus dirubah.
Sebagaimana diberitakan, Haryono mengatakan, tingkat kebocoron air di PDAM Garut hingga kini masih tinggi meski volumenya terus berkurang dari sebelumnya.
Baca Juga: Objek Wisata Situ Bagendit Garut Akan Diresmikan Presiden RI Pada Juni 2022 Mendatang
"Dari 17 juta meter kubik (m3) produksi air, yang terjual hanya 8 juta m3 atau kebocoran itu mencapai 43 persen. Nah masalah ini yang harus menjadi perhatian serius," tuturnya.***
