Network
KABAR PRIANGAN - Bupati Garut Rudy Gunawan, menyatakan Kabupaten Garut darurat pelayanan publik. Ia menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Garut mengalami penurunan klasifikasi dari pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Hal tersebut disampaikan langsung Bupati di hadapan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat membuka Bimbingan Teknis Pendampingan Tingkat Kepatuhan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2022, di Ruang Rapat Setda Komplek Perkantoran, Kamis, 19 Mei 2022.
Baca Juga: Wabah PMK di Garut Terus Merebak, Pemkab Bentuk Satgas Krisis Center
Turut hadir Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, Dan Satriana, Asisten I Bidang Pemkesra Pemkab Garut, Suherman.
"Saudara-saudara sekalian, hari ini saya nyatakan Garut darurat pelayanan publik. Ini kata-kata adalah kata-kata pedas bukan dari LSM, tapi saya selaku penanggung jawab pemerintahan ini," ujar Bupati.
Pernyataan ini dilontarkan Bupati dengan nada datar, tegas, biasa-biasa saja dengan mimik muka terlihat kecewa.
Baca Juga: Ribuan Calon Pengantin di Garut Ikuti Binwin Pra Nikah
"Dulu kita dari 4 dinas agregatnya adalah 87, sekarang agregatnya turun jauh sampai 20 poin. Oleh sebab itu saya berharap, bahwa ini menjadi perhatian kita semua," kata Bupati.
Ia menuturkan, Ombudsman diberikan kekuasaan oleh undang-undang untuk memanggil siapapun bahkan merekomendasikan dan memberikan sanksi termasuk sanksi hukuman.
"Nah oleh sebab itu saya berharap, nanti kita akan melakukan upaya-upaya mitigasi yang berhubungan dengan pelayanan publik. Pelayanan publik pun harus dimitigasi, jadi ada risiko-risiko yang harus dihitung supaya kita nanti memberikan pelayanan yang maksimal," ucapnya.
