Network
Ia menuturkan, tanggal 30 Desember melimpahkan kewenangan itu pada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Pejabat pengelola keuangan daerah di jabat oleh kepala BPKAD melimpahkan pada pengguna anggaran per kepala dinas dan menunjuk bendahara.
Baca Juga: Korban Arisan Bodong di Garut Ramai-ramai Laporkan Pelaku ke Polisi
“Kita semua harus paham tentang itu. Kepala desa tidak bisa mengeluarkan cek, sayapun tidak bisa mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) karena sudah dilimpahkan,” ujarnya.
Untuk memahami terhadap pengelolaan keuangan desa, Rudy menyarankan harus diadakan pendidikan dan latihan.
Pihaknya meminta pada kepala desa dan dorongan dari BPMPD dan Apdesi supaya jangan ragu-ragu mengeluarkan anggaran bagi peningkatan kualitas aparatur desa.
Baca Juga: Pemkab Garut Dorong Hadirnya Kereta Api Logistik
“Keluarkan uang dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Bupati berharap, sistem keuangan desa yang sekarang sudah berbasis elektronik dan dijadikan sebagai model.
“Saya ingin semua perangkat desa di Kabupaten Garut professional, apalagi ada sistem pengelolaan keuangan desa. Saya ucapkan terima kasih pada Apdesi Jawa Barat, Apdesi Garut dan para kepala desa yang telah menganggarkan peningkatan kualitas SDM untuk pengelolaan keuangan di desa,” ucapnya.
Baca Juga: Di Garut, Wagub Jabar Ajak Masyarakat Berdoa untuk Keselamatan Eril
