Network
"Pertanyaannya kerja apa sih kalau parpol, ya salah satunya ketika mereka melakukan rapat kerja atau konsolidasi dengan pusat, DPP atau termasuk dengan anggotanya," ujar Seto.
Seto menyebutkan, di Kota Tasikmalaya sejauh ini kerja sama dengan parpol baru dengan PDIP. "Sebenarnya kami sudah berkordinasi dengan partai-partainya namun baru PDIP yang mendaftarkan," ucapnya.
Baca Juga: Kondisi Pasar Hewan di Banjar Memprihatinkan. Penjual Hewan Perorangan Malah Laris Manis
Bahkan, lanjut dia, sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Pemerintah mendorong 19 kementerian termasuk pemerintah daerah seperti bupati dan wali kota untuk mendaftarkan seluruh pekerja non ASN-nya.
Termasuk anggota DPRD mulai dari ketuanya hingga jajaran DPRD yang lain ke BPJS Ketenagakerjaan. "Sayangnya di Priangan Timur ini belum ada satu pun kepala daerah termasuk DPRD-nya yang mendaftar, padahal itu sudah saya sampaikan," ucap Seto.
Pihaknya, sambung Seto, saat ini menunggu realisasi khususnya untuk Kota Tasikmalaya agar kepala daerah dan DPRD-nya didaftarkan.
Baca Juga: Jadwal Sholat dan Imsak di Kota Bandung dan Sekitarnya untuk Sabtu 11 Juni 2022
"Karena hal seperti itu sudah didorong baik dari Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kepresiden juga mendorong, Sekretariat Negara juga, tinggal keseriusan dari pemerintah daerahnya," kata Seto.
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Tasikmalaya Muslim mengatakan, kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan berawal ketika pengurus DPC, staf dan para ketua PAC ingin ikut program perlindungan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan, termasuk ketua ranting.
Soalnya di Kota Tasikmalaya ini masih sedikit bahkan dari partai belum ada yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. "Makanya PDIP berinisiatif menjadi peserta dan ingin mengajak semua anggotanya," tutur Seto.
