Network
KABAR PRIANGAN - Peristiwa penggeledahan yang dilakukan sejumlah petinggi Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut, mendapat perhatian berbagai kalangan.
Mereka menilai, penggeledahan tidak perlu terjadi apabila pihak DPRD dalam hal ini unsur pimpinan bersikap kooperatif.
Menurut Pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padjadjaran, Hasanuddin, semestinya penggeledahan di gedung DPRD Garut yang terjadi Rabu, 10 Agustus 2022.lalu tidak perlu terjadi.
Baca Juga: Cegah Bencana Banjir Bandang Terulang, Polres Garut Tanam 10 Ribu Pohon di Cikelet
Terjadinya penggeledahan yang dilakukan pihak Kejari menunjukan adanya ketidakberesan di tubuh DPRD Garut yakni tidak adanya sikap kooperatif.
"Kalau pihak DPRD terutama pimpinan kooperatif, semestinya tidak harus dilakukan penggeledahan oleh pihak Kejaksaan," komentar Hasanudin, Jumat, 12 Agustus 2022.
Di sisi lain, tuturnya, pihak Kejari Garut tentunya sangat membutuhkan alat bukti guna melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi dana reses dan BOP di lingkungan DPRD Garut.
Baca Juga: Aktivis Kritisi Kawasan Alun-alun Garut Dinilai Kurang Resapan Air
Namun karena apa yang dibutuhkan pihak penyidik tidak bisa didapatkan dari pihak DPRD, maka pad akhirnya terpaksa dilakukan penggeledahan oleh pihak Kejari.
Padahal menurut Hasan, apabila pihak DPRD mau bersikp kooperatif dengan menyerahkan berkas yang dibutuhkan pihak penyidik guna kepentingan penyeldikan dan penyidikan, tentu pihak Kejari tak akan sampai melakukan penggeledahan.
