Network
Diketahui, kacang kedelai yang beredar di pasaran selama ini, ada kedelai lokal, reguler atau nonsubsidi, kedelai subsidi dan kedelai impor.
"Proses penyelidikan kacang kedelai bersubsidi atau impor di Kota Banjar memerlukan waktu panjang. Karena adanya keharusan memeriksa para pihak terkait legalitas Kopti, juga memeriksa kadar dari kacang kedelai itu ke Laboratorium BPOM. Berlatar banyaknya yang harus diperiksa tersebut, pengusutannya berlanjut tahun 2023 mendatang," ucap Bobby.
Baca Juga: Forum Honorer Kabupaten Garut Datangi Kementerian PAN RB
Lebih lanjut dia mengatakan, terkait perkara kedelai bersubsidi supaya tepat sasaran, pemerintah berwenang melakukan pengawasaan dan pembinaan terhadap penyalur, penjual dan pembeli kacang kedelai bersubsidi.
"Sampai saat ini, kami belum tahu jumlah supply atau jumlah alokasi kacang kedelai bersubsidi di Kota Banjar ," ucapnya.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar, H. Edi Herdianto, mengatakan dirinya belum tahu jumlah riil alokasi kacang kedelai bersubsidi di Kota Banjar.
Termasuk jumlah riil kacang kedelai yang terserap atau kebutuhan perajin tahu tempe yang berdomisili di Kota Banjar selama ini.
"Hari ini, Rabu, 14 Desember 2022, Pengurus Kopti Kota Banjar, mulai Ketua, Seketaris dan Bendahara diundang hadir ke kantor (Dinas Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar). Sampai sore hari tidak seorang pun yang hadir," ucapnya.
"Informasi dari Petugas Pengawasan Koperasi Dinas, pengurus Kopti itu izin karena ada acara di Tasikmalaya. Berlatar ketidakhadiran itu, dijadwalkan segera dikirim surat undangan kedua. Semoga saja Kopti Banjar kooperatif kepada pemerintah," tutur Edi.*
