Network
KABAR PRIANGAN - Sebagai unsur pemerintahan paling bawah dari suatu negara, pemerintahan desa memiliki peranan sangat penting dalam mendukung program pembangunan pemerintah.
Sebagai pemimpin pemerintahan desa, seorang kepala desa pun tentunya memiliki peranan penting serta andil yang sangat besar pula dalam membantu menyuskseskan program pembangunan.
Ironisnya, tak sedikit kades yang mengalami nasib tragis setelah mereka tidak lagi menjabat sebagai kades. Bahkan sekedar untuk berobat ketika dirinya sakit pun, banyak mantan kades yang mengalami kesulitan.
Baca Juga: Pemkab Garut Segera Lelang Pengelolaan Objek Wisata Situ Bagendit
Seperti yang dialami salah seorang mantan kepala desa di wilayah Kecamatan Cibiuk yang kini kondisinya sangat memprihatinkan. Dalam kondisi sakit, ia mengalami kesulitan untuk berobat karena memiliki tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.
"Lihat kondisi dari Pak Anggis, mantan Kepala Desa Cibiuk yang saat ini sangat memprihatinkan. Kini ia dalam kondisi sakit dan kesulitan untuk berobat karena punya tunggakan BPJS Kesehatan selama beberapa bulan," ujar Ketua Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (Kompakdesi) Garut, Muhammad Iwa, seusai acara pelantikan pengurus Kompakdesi Garut di Vila Lasminingrat di Jalan Terusan Pembangunan, Senin, 6 Maret 2023.
Kondisi yang saat ini dialami Anggis menurut Iwa sangat ironis karena selama menjabat sebagai kades, ia selalu memperjuangkan warganya agar dapat memiliki BPJS Kesehatan agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan gratis.
Baca Juga: Angka Pengangguran di Garut Tinggi, Kehadiran LPK Diharapkan Jadi Solusi
Namun saat dirinya tak lagi menjabat sebagai kades, ia sendiri malah kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan karena tak memiliki BPJS Kesehatan.
Pada akhirnya, tutur Iwa, Anggis pun terpaksa membuat BPJS Kesehatan mandiri. Namun mengingat kondisi ekonominya yang kurang baik, ia pun tak mampu membayar iuran BPJS selama beberapa bulan sehingga ketika hendak berobat, ia mengalami kesulitan.
