Network
KABAR PRIANGAN - Jelang Pemilu 2024, situasi politik di Kota Banjar mulai memanas. Hal ini dipicu oleh terpublikasikannya hasil survei Calon Wali dan Calon Wakil Wali Kota Banjar Pemilu 2024 oleh Tim Pusat Kajian Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdikapik) STISIP BP Banjar baru-baru ini.
<iframe>
<!--
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-4552716111294309"
crossorigin="anonymous"></script>
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:320px;height:100px"
data-ad-client="ca-pub-4552716111294309"
data-ad-slot="9075698603"</ins>
<script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script>
-->
</iframe>
Berdasarkan hasil survei tersebut, Ketua DPC PDIP Kota Banjar yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Banjar menempati posisi tertinggi, yaitu mencapai 50,88 persen.
Kemudian H. Dadang R Kalyubi yang menjabat Ketua DPRD Kota Banjar sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Banjar meraih 11,78 persen.
Baca Juga: Polling Pilkada Kota Banjar, Tiga Nama Saling Kejar, Mantan Kepala Kemenag Sempat Menyalip
Sementara, Irma Bastaman yang menjabat Ketua Partai Demokrat Kota Banjar meraih 6,77 persen, Dian Sardiana anggota DPRD Banjar dari PKS 2,01 persen, nama Lainnya meraih 0,75 persen dan belum tahu sebesar 27,81 persen.
Menyusul mencuatnya hasil survai Tim Pusat Kajian Demokrasi dan Kebijakan Publik STISIP BP Banjar tersebut, sejumlah bakal calon (balon) yang digadang-gadang siap maju menjadi Calon Banjar Satu bereaksi dan angkat bicara, Senin 6 Maret 2023.
Diantaranya, Atet Handiyana Sihombing, Pengusaha Muda asal Kota Banjar dan H. Akhmad Dimyati, mantan Wakil Wali Kota Banjar periode 2003 - 2013.
Baca Juga: Nisfu Syaban 1444 H Jatuh pada Selasa 7 Maret 2023 Malam Ini, Ini Teknis Pelaksanaannya!
"Keterpilihan di survei itu saya meraih 0,25 persen. Bagi saya secara pribadi, tidak meraih apa pun di survei itu tak apa-apa. Karena yang terpenting perolehan suara di TPS,” kata Atet.
“Apalah artinya meraih survei besar, jikalau suara di TPS nanti sedikit. Saya yakin, pemegang hak pilih di Banjar cerdas-cerdas," tambahnya.
Atet pun mengungkapkan keraguannya atas metode survei yang dilakukan oleh Tim Pusat Kajian Demokrasi dan Kebijakan Publik STISIP BP Banjar tersebut.
Baca Juga: Trending! Desta Raih Juara 1 Match Ping Pong VDkate Vindes Kalahkan Ariel Noah
Alasannya, 399 responden yang disurvei itu diyakini tak mewakili masyarakat secara luas atau pemegang hak pilih di Banjar. Misal keterwakilan berbagai profesi, usia maupun daerah secara detail.
"Kami harap hasil survei itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena survei itu membawa nama baik Lembaga Pendidikan, yaitu STISIP BP," ucap Atet.
Pengusaha muda ini juga mengatakan, dirinya siap menerima hasil survei itu jika dibenarkan aturan survei yang berlaku dan dijalani secara profesional.
"Kami ingin lembaga pendidikan bersikap netral, tak terjebak politik praktis yang bersifat kepentingan sesaat ketika Pemilu 2024 saja. Ini semua demi kebaikan lembaga pendidikan ke depan," ucap Atet.
Menurutnya, jika survei itu hanya untuk kepentingan akademik, internal lembaga pendidikan sebagai bahan penelitian dan tidak dipublikasikan, tentu tak akan menimbulkan kegaduhan elit politik di Banjar.
Perizinan
<iframe>
<!--
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-4552716111294309"
crossorigin="anonymous"></script>
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:320px;height:100px"
data-ad-client="ca-pub-4552716111294309"
data-ad-slot="9075698603"</ins>
<script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script>
-->
</iframe>
Kandidat lainnya, H. Akhmad Dimyati yang juga disebut-sebut akan mencalonkan diri dalam Pilkada Kota Banjar menambahkan, marwah Lembaga Pendidikan STISIP BP semestinya itu dijaga independensinya oleh keluarga besar STISIP BP itu sendiri.
Baca Juga: Nasibnya Belum Jelas, Para Eks Karyawan KSP Serambi Dana dan LPHBI Datangi Kantor Bupati Ciamis
"Kami dukung marwah STISIP BP dijaga dan terhindar dari kepentingan politik kelompok tertentu atau terseret politik Pemilu 2024,” katanya.
Dimyati juga mempermasalahkan perizinan atas pelaksanaan survei tersebut. Karena menurutnya, berdasarkan Permendagri No 3 tahun 2018, pelaksanaan survei harus mendapatkan izin dari Badan Kesbangpol.
“Kalau tidak ada izin dari kesbangpol, ini sudah melakukan pelanggaran. Dan kami, akan membawa permasalahan ini ke aparat hukum,” kata Presiden Aksioma ini.
Menyikapi adanya reaksi tersebut, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar, Tina Mulyatin memilih tidak berkomentar panjang terkait survai yang berbuntut rencana pengaduan ke APH itu.
"Nanti saja komentarnya ya, rekan media akan diundang pada waktunya," ucap Tina, singkat, usai menghadiri suatu acara di Hotel Mandiri Banjar.***
