Network
KABAR PRIANGAN - Sejumlah anggota DPRD Kota Banjar mengakui tak mengetahui rencana pembangunan The Mummy Banjar Water Park (BWP) dilengkapi replika Raja Firaun Sphinx. Pasalnya, pembiayaan untuk pembangunan wahana edukasi yang menimbulkan kontroversi tersebut, tak bersumber dari APBD Kota Banjar.
"Terkait pro-kontra suatu program adalah hal biasa di era demokrasi dan kebebasan berpendapat," kata Wakil Ketua DPRD Kota Banjar, Jojo Juarno, saat Rapat Dengar Pendapat Umum di Ruang Singa Perbangsa DPRD Kota Banjar, Rabu 5 April 2023.
Saat rapat bersama Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kota Banjar itu hadir Staf Ahli Wali Kota Banjar, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Banjar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, Direktur dan Pengawas Perusahaan Daerah Banjar Water Park serta perwakilan investor yaitu PT Maju Jaya Dwi Vira.
Menurut Jojo, terungkapnya pro-kontra kehadiran replika Raja Firaun di tengah masyarakat dan ulama, berawal viral di medsos dan masifnya pemberitaan akhir-akhir ini. "Ini semua berawal lambatnya sosialisasi. Kemudian lemahnya komunikasi investor kepada para pihak terkait di Kota Banjar. Termasuk, tidak adanya komunikasi yang baik dengan representatif rakyat. Yaitu, DPRD Kota Banjar, " ucap Jojo.
Hal senada dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Banjar, Tri Pamuji Rudianto. Menurut Tri, DPRD Kota Banjar berharap perjanjian kerja sama antara Pemkot Banjar bersama investor The Mummy dibuat secara detail dan transparan. "Jangan sampai akibat dasar hukum tak jelas, berakibat hukum. Selanjutnya menjadi temuaan pelanggaran hukum dan diusut oleh aparat penegak hukum," ucap Tri.
Lebih lanjut dia mengatakan, banyak pihak yang protes patung Firaun saat proses pembangunan, sebenarnya ini bagus. "Dibanding protes penolakan setelah selesai dibangun, tentunya itu berdampak lebih merepotkan. Jika protes penolakan Firaun masih proses pembangunan, diharapkan masih bisa diperbaikinya," ucap Tri.
