Network
KABAR PRIANGAN - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar sosialisasi Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Garut. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Santika, Cipanas, Garut, Senin 29 Mei 2023.
Terlaksananya kegiatan ini merupakan sinergitas antara BPH Migas dan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
Anggota DPRD Garut Yudha Puja Turnawan mengapresiasi kegiatan tersebut.
Baca Juga: BP2MI Nyatakan Ela PMI asal Garut Kabur Dari Rumah Majikannya sejak Bulan Puasa
"Kami mengapresiasi kepada Kang Dony Maryadi Oekon selaku Wakil Ketua komisi VII. Beliau menginisiasi BPH Migas untuk melakukan sosialisasi di Kabupaten Garut dan walaupun hari ini masih fokus di BBM, dan belum di LPG Gas," ujar Yudha.
Ia menuturkan, kegiatan ini mengundang BPH migas dan PT Pertamina Petra Niaga salah satu anak cabang PT Pertamina yang konteknya mendistribusikan semua jenis produk Pertamina baik BBM dan gas bersubsidi maupun tak bersubsidi
"Sosialisasi ini untuk mengajak peran masyarakat, supaya subsidi BBM lebih tepat sasaran karena saat ini kita menganggap masih tidak tepat sasaran," ujarnya.
Baca Juga: 9 Cabor Ikuti Rakorpop KONI Garut, Bupati Rudy: Olahraga Dikelola Pemerintah
Menurut Yudha, semua orang kaya saat ini sudah mempunyai aplikasi dan membuat barcode, harusnya dengan konteks aplikasi MyPertamina ini ada semacam filtrasi. Bagaimana orang yang mempunyai kendaraan mewah tidak bisa membuat barcode untuk membeli BBM bersubsidi
"Karena rilis dari Kemenkeu RI, pertalite 89 persen itu dikomsumsi orang kaya atau mampu dan diatas 89 persen juga solar bersubsidi dikomsumsi oleh orang kaya," ungkapnya.
Yudha menyampaikan, di Kabupaten Garut ada perputaran sekitar 19 Juta Tabung Gas untuk 276 ribu warga Garut yang miskin.
Baca Juga: Ijazah Milik Siswa SMAN 6 Garut yang Hilang akan Diganti, Memo: Urusan Selesai
"Kuota ini sangat berlebihan, kalau kita hitung, tentu banyak surplus yang begitu besar, karena apa? Karena sama gas elpiji bersubsidi pun dikonsumsi oleh orang mampu. Sehingga hari ini uang yang dibakar subsidi Tahun 2022 kemarin APBN mengalokasikan Rp551 Triliun untuk subsidi maupun kompensasi untuk BBM dan gas bersubsidi.
Di gas elpiji saja di angka Rp117 Triliun kemarin dialokasikan di tahun 2023, sebaiknya uang negara itu lebih baik dialokasikan pada yang lainnya, seperti ruang kelas yang rusak dan kebutuhan Puskesmas yang lainnya," jelasnya.
Sementara itu, Perwakilan Pertamina Garut Ajam Akbawari menyampaikan, kegiatan berupa sosialisasi regulasi regulasi tentang Migas, terkait aturan aturan yang ada di BBM dan elpiji.
Baca Juga: Marak Aksi Penipuan yang Mencatut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
"Kami dari Pertamina sangat mengapresiasi acara ini cukup bagus, karena masyarakat pun perlu informasi dan pemahaman. Khususnya terkait dengan pendistribusian BBM maupun aturan aturan yang ada di SPBU dan elpiji. Mungkin masyarakat pun perlu paham, seperti apa kondisi di lapangan, pelaporannya seperti apa, termasuk kuota," ujar Ajam.***
