Diakuinya, berharap kepada Pemprov dan Pemkab juga hampir mustahil. Karena melihat kondisi keuangan daerah yang tidak stabil.
Baca Juga: Mengenal Desa Cinyasag di Ciamis, Dari Legenda Kerajaan Galuh Pakuan hingga Massa VOC
"Sementara PAD masing-masing desa tidak sama kekuatannya. Mungkin kedepan alokasi 3 persen Dana Desa (DD) bisa digunakan untuk THR kepala desa dan perangkat desa, itu tentunya harapan kami," paparnya.
Perihal pernah diberi tunjangan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, pihaknya tidak memungkiri, meski jauh di bawah gaji. Namun masalah THR, dikatakannya belum pernah sama sekali.
Atas adanya kegundahan PPDI tersebut, pihaknya akan berkirim surat ke Komisi II DPR RI untuk meminta audiensi. Namun itu juga masih dibahas di tingkat bawah dulu.
Baca Juga: Batu Bertuliskan Huruf Palawa Ditemukan Warga Cinyasag Ciamis di Alun-alun Semasa Kerajaan Galuh
"Pada intinya akan ada tuntutan aksi dalam waktu dekat. Pertama memasang Snap WhatsApp dan menolak seragam logo Kemendagri," paparnya.
Selain itu, kata Ahim, ada rencana instalasi aksi akan naik, bahkan ada juga yang mengusulkan mogok dan sebagainya. "Namun kalau yang itu (mogok kerja) belum bisa dibahas lebih lanjut. Namun yang jelas instalasi aksi akan naik," pungkasnya.***