KABAR PRIANGAN - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah memperhitungkan reaksi dan dampak yang terjadi setelah pemerintah mengeluarkan ketentuan menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) Bersubdisi baru-baru ini.
Pemerintah pun seolah tak risau dengan munculnya berbagai isu sebagai respons atas kenaikan harga BBM tersebut. "Isu tak pernah berhenti ya, selalu berkembang, itu biasa dalam mengelola negara, kalau tak ada isu enggak ramai. Biasa sih," ujar Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI (Purn) Dr H Moeldoko, SIP, saat menjawab pertanyaan dalam program Klarifikasi Forum Pimred Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) bertema "Isu, Krisis, dan Trust Masyarakat" melalui aplikasi Zoom, Kamis 15 September 2022.
Menurut Moeldoko, langkah menaikkan harga BBM itu diambil untuk kepentingan yang lebih besar. "Apakah itu sudah dikalkulasi? sudah pasti karena presiden selalu berpikir untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan rakyat," ujar pria kelahiran Kediri, Jawa Timur, berusia 65 tahun itu.
Baca Juga: Sejumlah Parpol di Kota Tasikmalaya Meresahkan, Warga Tak Tahu Apa-apa Namanya Dicatut Jadi Anggota
Moeldoko pun mengomentari unjuk rasa di berbagai daerah dilakukan mahasiswa, buruh, dan berbagai elemen masyarakat lainnya yang mendesak pemerintah mencabut kenaikan harga BBM. Ia menilai, unjuk rasa itu kurang tepat.
"Jadi saya juga melihatnya kurang tepat teman-teman saya mahasiswa dan buruh itu demo karena yang diperjuangkan itu orang kaya bukan orang miskin. Buktinya apa? 80 persen dari subsidi BBM itu yang menikmati orang menengah ke atas. Kan ironis itu," ujarnya.
Karena itulah, ia meminta semua pihak jernih dalam memandang kebijakan presiden tersebut. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menyebutkan, pemerintah selalu memberikan klarifikasi dan berbagai penjelasan, saat ini pemerintah sedang memperbaiki untuk address subdisi yang tepat.
Baca Juga: Namanya Ujug-ujug Tercatat di Parpol, Puluhan Warga Melapor ke KPU dan Bawaslu Ciamis
"Jadi kalau kemarin saya berbicara dengan Ibu Dirut Pertamina, bagaimana teman-teman mahasiswa itu sebagian ikut terlibat dalam address untuk subsidi BBM tepat sasaran dan sama-sama mengawal, itu baru bagus. Bukan turun ke jalan tetapi tidak ngerti arahnya," tuturnya.
Ditambahkannya, arah pemerintah sangat jelas yakni ingin memperbaiki situasi agar subsidi BBM betul-betul tepat sasaran. Lantas, apakah sekarang belum tepat? "Ada perubahan-perubahan data karena Covid-19 kemarin, berikutnya karena DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Red) sudah cukup lama sehingga sedang dalam perbaikan data," ucap Moeldoko.
Hal lainnya, lanjut Moeldoko, saat ini sedang dibangun sebuah sistem MyPertamina agar orang-orang dalam kapasitas tertentu kendaraan berapa CC (cubicle centimeter/centimeter kubik) yang seharusnya tak mendapat subdisi. Kendaraan dengan CC tertentu tak boleh mendapat subsidi.
"Ini sedang kami atur, jadi semestinya yang perlu dipahami bersama, kalau teman-teman memperjuangkan ya ikut membantu pemerintah agar (subsidi) tepat sasaran, jangan turun (ke jalan) karena kenaikan BBM," ujar Ketua Umum Partai Demokrat (2020–2025) versi Kongres Luar Biasa Deli Serdang itu.
Menurut Moeldoko, kenaikan harga BBM merupakan upaya pemerintah untuk membuat
keseimbangan baru. Hal itu karena ada hal-hal yang tak bisa dihindari, contohnya harga BBM dalam negeri sangat tergantung harga dari luar. Karena impor cukup besar, kenaikan harga di luar pasti akan memengaruhi kenaikan harga BBM dalam negeri.
Selain itu, beban APBN cukup berat, sehingga kalau tidak ada penyesuaian harga maka subsidinya sangat besar.
Baca Juga: Empat Rekomendasi Kreasi Olahan Singkong yang Semakin Inovatif. Mudah Dibuat di Rumah!
"Kuota kita sudah diukur kemarin. Sebagai contoh, solar semestinya kuotanya hanya 15 juta kiloliter (kl) tapi sekarang meningkat menjadi 17 juta kl. Pertalite dari 23 juta kl menjadi 29 juta kl, dan ini Desember 2022 sudah habis. Sehingga jika tak ada penyesuaian harga ya nanti akan menyulitkan," ujarnya.
"Jadi ini beberapa alasan kenapa ada kenaikan harga BBM, tapi yang jelas pemerintah sangat menginginkan subsidi itu betul-betul tepat sasaran," ucap mantan Panglima TNI itu, menambahkan.
Moeldoko juga menuturkan ada skema baru yakni bagaimana ke depannya dari subsidi barang menjadi subsidi orang. Hal itu kembali ke data. "Sebagai contoh elpiji 3 kg yang merupakan subsidi barang kini semua bisa menikmatinya.
Akhirnya bisa lari ke orang kaya, menengah, sehingga masyakat yang harusnya menerima
malah bercampur aduk dengan masyarakat berpunya. Tapi nanti kalau sudah betul-betul datanya tepat, sudah diberlakukan, maka harapannya semua subsidi tepat sasaran," katanya.
"Jadi itu pandangan saya perlunya teman-teman yang demo itu memahami bahwa yang Anda perjuangkan sekarang di jalan itu memperjuangkan kepentingan orang kaya, memperjuangkan kepentingan orang mampu.
Karena sesuai dengan data BPS (Badan Pusat Statistik) 80 persen dari subsidi itu dinikmati orang mampu. Ini poin ini, tolong teman-teman ikut memahami semuanya," ujar mantan Pangdam III/Siliwangi dan Pangdam XII/Tanjungpura tersebut.*