Network
KABAR PRIANGAN - COP (Conference of the Parties) atau dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Konferensi Para Pihak adalah pengambil keputusan tertinggi dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
COP diresmikan dan ditandatangani pada tahun 1992 selama KTT Bumi di Rio de Janeiro. COP diciptakan dengan tujuan membangun upaya para pihak konferensi untuk mengatasi perubahan iklim.
Pertemuan tingkat tinggi ini merupakan konferensi tahunan perubahan iklim yang diselenggarakan oleh Persatuan Bangsa-bangsa, di mana para pemimpin dunia berkumpul, berdiskusi, dan membuat keputusan penting yang menentukan masa depan planet kita.
Baca Juga: Ini Dia Drakor Beautiful Gong Shim. Simak Jadwal Acara NET TV Hari Ini Rabu, 3 November 2021
COP pertama kali diadakan di Berlin pada tahun 1995, saat ini para petinggi negara sedang berkumpul di Glasgow, Inggris Raya untuk menghadiri konferensi iklim terbesar COP26.
Tahun ini COP26 merupakan acara yang besar bahkan disebut-sebut sebagai pertemuan paling penting sejak COP21 di Paris tahun 2015.
Di COP21, sebanyak 191 petinggi negara menandatangani Perjanjian Paris. Dalam perjanjian ini, mereka berkomitmen untuk menekan kenaikan suhu bumi di rata-rata 2°C atau idealnya bahkan di 1,5°C.
Setiap negara juga berjanji untuk mengembangkan rencana memangkas emisi karbon mereka dan mempresentasikan rencana ini lima tahun kemudian.
COP26 yang bertempat di Glasgow,Skotlandia mulai Senin 1 November 2021 hingga Jumat 12 November 2021, menjadi deadline bagi semua negara yang terlibat untuk mempresentasikan rencana mereka.
Presiden Joko Widodo mendapat giliran untuk berbicara di KTT tentang perubahan iklim COP26. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim.
Dilansir dari akun Instagram Greenpeace, dari 9 poin yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya di COP26 dibantah oleh Greenpeace, yaitu :
1.Laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir.
Menurut Greenpeace deforestasi di Indonesia justru meningkat dari yang sebelumnya 2,45 juta Ha (2003-2011) menjadi 4,8 juta Ha (2011-2019).
2.Kebakaran hutan turun 82 persen di tahun 2020
Sedangkan berdasarkan data yang disampaikan Greenpeace, penurunan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2020 jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 296.942 Ha ini adalah angka kebakaran yang luasnya setara dengan 4 kali luas DKI Jakarta.
Penurunan ini juga disebabkan gangguan anomaly fenomena La Nina bukan sepenuhnya upaya langsung pemerintah.
3. Indonesia telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600ribu hektar sampai di 2024 terluas di dunia.
Greenpeace mengatakan rencana pemerintah untuk merestorasi hutan mangrove seluas 600.000 Ha sampai di 2024 sangat hebat, tetapi jika dibandingkan luas hutan mangrove yang rusak di Indonesia yang telah mencapai 1,8 juta Ha. Hal ini tidak ambisius mengingat hutan mangrove mempunyai fungsi ekologi yang sangat vital bagi Kawasan pesisir yang saat ini sedang menghadapi ancaman krisis iklim.
4. Indonesia telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara tahun 2010 sampai tahun 2019.
Capaian ini perlu dipertanyakan ulang oleh Greenpeace mengingat terdapat peningkatan laju deforestasi di Indonesia. Nasib komitmen moratorium sawit yang tidak jelas sampai saat ini menjadi sinyal perlunya peningkatan target perbaikan tata kelola hutan.
5.Sektor yang semula menyumbang 60 persen emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030.
Menurut Greenpeace sudah saatnya Indonesia untuk segera mengakhiri deforestasi, didukung oleh undang-undang dan kebijakan yang ketat, yang mengakui ha katas tanah masyarakat adat, melindungi hutan secara total, juga menghilangkan deforestasi melalui rantai pasokan industri berbasis lahan. Jangan tunggu 2030 untuk hentikan deforestasi.
6.Sektor energi terus melangkah maju dengan pengembangan ekosistem mobil listrik.
Greenpeace mengungkapkan bahwa Indonesia dihadapkan dengan permasalahan oversupply listrik yang mencapai 45 persen di pulau Jawa-Bali dan 55 persen di Pulau Sumatera. Juga pembangunan PLTU batu bara baru sebesar 12,5 Gigawatt di wilayah-wilayah tersebut.
Apabila ekosistem mobil listrik dibuat hanya untuk menyerap kelebihan pasokan listrik dari energi kotor batu bara, maka Indonesia akan semakin jauh dari pencapaian target Paris Agreement.
7. Pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk biofuel
Biofuel menurut Greenpeace merupakan solusi semu bagi transmisi energi karena akan menaikkan laju deforestrasi untuk pemenuhan produksi dan akan memperlebar penyelewengan penggunaan dana pemulihan ekonomi kepada subsidi minyak bumi dan kegiatan ekstensifikasi lahan bagi industri berbasis kelapa sawit atau biomassa (wood pellet, dsb).
Baca Juga: Laga Seru PSG Pati vs Persis Solo. Simak Jadwal Acara Indosiar Rabu, 3 November 2021
8. Pengembangan industri berbasis clean energy termasuk pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara
Dalam poin ini Greenpeace menilai Presiden Jokowi di dalam pidatonya masih terjebak pada proyek-proyek rekor seperti PLTS terbesar dan kawasan industri hijau terbesar.
Greenpeace menyarankan Indonesia seharusnya menempuh transisi ekonomi hijau dalam bentuk perubahan kebijakan mendasar dan implementasinya seperti transisi energi secara masif dan cepat untuk mencapai zero emission di 2050.
9. Carbon market dan carbon price harus menjadi bagian dari penangan isu perubahan iklim
Greenpeace secara tegas menolak rencana penyeimbangan karbon atau carbon offset. Greenpeace berpandangan ini adalah solusi palsu bagi iklim. Hal ini hanya akan memindahkan tanggungjawab dibanding penurunan emisi karbon secara langsung dan masif yang harus dilakukan segera oleh industri ekstraktif.
Di akhir unggahan, Leonard Simanjuntak Kepala Greenpeace Indonesia mengatakan bahwa Jokowi perlu menyadari COP26 akan sangat menentukan keberlanjutan kemanusiaan.
“Presiden Jokowi perlu menyadari bahwa 2 minggu ke depan dalam COP26 Glasgow ini akan sangat menentukan bagi keberlanjutan kemanusiaan kita,” ungkap Leonard.
“Indonesia perlu menunjukkan kepemimpinan yang nyata melalui perubahan-perubahan fundamental pada sistem ekonominya yang dapat membantu untuk menghindarkan kita semua dari bencana iklim permanen di akhir abad ini,” lanjutnya.***
