Network
KABAR PRIANGAN - Pemerintah Republik Indonesia bersama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sedang mengujicobakan konversi dari gas elpiji 3 kg menjadi pengguna kompor induksi yang bersumber dari energi listrik.
Warga pun banyak yang menyoroti rencana kebijakan baru tersebut, termasuk keresahan-keresahan bakal ribetnya pemakaian kompor induksi serta membengkaknya tagihan biaya listrik rumah tangga. Diantaranya muncul dalam video-video pendek di media sosial.
Menyoroti wacana kebijakan pemerintah tentang kompor induksi tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melalui Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyampaikan sejumlah catatan.
Menurut Tulus, pertama, walaupun konsep kebijakan konversi ke kompor induksi terlihat baik dan pro-poor (warga miskin), tetapi kebijakan ini seharusnya bukan hanya berbasis bongkar pasang atas kepanikan pemerintah terhadap melambungnya subsidi gas elpiji 3 kg.
"Kasihan masyarakat konsumen, dulu diwajibkan konversi dari kompor minyak tanah ke kompor gas elpiji 3 kg dengan alasan menekan subsidi energi. Sekarang pemerintah panik karena subsidi gas elpiji 3 kg makin melambung," tutur Tulus dalam pernyataannya, Rabu 21 September 2022.
Tulus menyebutkan, dengan kondisi seperti itu konsumen dijadikan "kelinci percobaan" lagi. "Hal ini menunjukkan pemerintah tidak mempunyai roadmap yang jelas terkait subsidi pada energi," ucap Tulus, menambahkan.
Baca Juga: BMKG: Gempa Mentawai Pagi Ini dengan Magnitudo 5,0 di Zona Megathrust
Kedua, lanjut Tulus, memang berdasar data empirik, penggunaan kompor induksi bisa lebih efisien karena bisa hemat energi hingga 48 persen. Tetapi pada akhirnya konsumen bisa menjadi "konsumtif" dalam hal penyerapan energi untuk keperluan rumah tangga.
Hal itu karena di dapurnya dipastikan tetap ada dua jenis kompor yakni kompor gas 3 kg dan kompor induksi.
"Bagaimana pun kan kompor gas masih diperlukan untuk mengantisipasi jika aliran listrik PLN mati atau padam. Bagaimana jadinya jika saat sedang memasak listrik PLN mati jika tidak ada kompor gas elpiji? Jadi, kebijakan ini bisa memicu dobel pengeluaran bagi konsumen," ujar Tulus.
Hal ketiga, sambung Tulus, seharusnya dalam hal pengendalian subsidi gas elpiji 3 kg pemerintah punya nyali untuk menjadikan pola distribusi tertutup pada gas elpiji 3 kg, sebagaimana saat awal diberlakukan.
Tulus menilai, melambungnya subsidi gas elpiji 3 kg karena ada inkonsistensi pemerintah di dalam distribusi gas elpiji 3 kg yang bersifat terbuka.
"Sehingga siapa pun boleh membelinya. Inilah yg menjadikan alokasi subsidi gas elpiji 3 kg menjadi makin boncos," ucapnya menyebut istilah "boncos" yakni mendapat kerugian, tak mendapat hasil apa-apa, atau tak mendapat hasil yang memuaskan.
Sebelumnya, wacana rencana mengganti subsidi kompor gas elpiji oleh kompor induksi diantaranya muncul dari pernyataan Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjosaat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu 14 September 2022.
Menurutnya, memasak menggunakan kompor induksi lebih hemat dibandingkan dengan kompor gas elpiji 3 kg.
Selain itu, dalam hal keuangan negara, bila kompor induksi nantinya digunakan oleh 5 juta keluarga penerima manfaat (KPM), diperkirakan akan menghemat Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) dengan jumlah sebesar Rp 5,5 triliun.*
